KENDARI – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Tenggara tengah menggodok regulasi baru yang mewajibkan kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di wilayah Sultra untuk membayar pajak.
Regulasi ini dinilai penting guna mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor kendaraan bermotor.
Kepala Bapenda Sultra, Mujahidin, mengatakan kendaraan dari luar daerah memang tidak dilarang beroperasi di Sultra. Namun, pemiliknya tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan kendaraan mereka.
“Kami berharap setelah Rapat Koordinasi (Rakor) Samsat, ada solusi agar kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sultra juga dikenakan pajak,” kata Mujahidin saat ditemui di kantornya, Senin, 24 Februari 2025.
Mujahidin menegaskan, kendaraan berpelat luar yang beraktivitas di Sultra turut memanfaatkan infrastruktur jalan, mengurangi kuota bahan bakar minyak (BBM), serta menyumbang polusi udara.
Oleh sebab itu, menurutnya, sudah sewajarnya jika ada regulasi yang mengatur pembayaran pajak kendaraan tersebut di Sultra.
“Kalau mereka ingin membayar pajak di daerah asalnya, silakan. Tapi kalau kendaraan itu beroperasi di Sultra, pajaknya harus dibayarkan di sini,” ujarnya.
Tindak lanjut regulasi ini nantinya akan melibatkan Samsat sebagai pihak pelaksana.
Kendati demikian, Mujahidin mengakui ada kendala dalam pengawasan karena Bapenda tidak memiliki kewenangan untuk menahan kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sultra.
“Kami tidak bisa menahan kendaraan, sehingga sulit mengetahui jumlah pasti kendaraan luar daerah yang beroperasi di sini,” katanya.
Sebagai alternatif, Bapenda berencana menahan slip pembayaran pajak kendaraan luar daerah yang beroperasi di Sultra. Namun, kewenangan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tetap berada di tangan kepolisian.
Regulasi ini masih dalam tahap pembahasan dan akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku di tingkat nasional. (Red)
