JAKARTA – Kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mendambakan rumah subsidi. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara signifikan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350 ribu unit untuk tahun 2025. Jumlah ini melonjak drastis dari kuota awal yang ditetapkan sebesar 220 ribu unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyatakan bahwa alokasi 350 ribu unit FLPP ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. “Periode pertama Pak Prabowo ini langsung memecahkan rekor,” ujarnya di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (5/5/2025) malam. Rekor kuota FLPP sebelumnya tercatat pada tahun 2019 dengan 260 ribu unit.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa kepastian penambahan kuota ini telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Bahkan, ia menyebutkan adanya potensi penambahan kuota FLPP hingga 440 ribu unit. “Bertumbuh. Kami kan juga harus menjaga potensi matching antara permintaan dan penawaran,” jelas Heru.
Lebih lanjut, Heru menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan mengevaluasi data realisasi penyaluran FLPP yang dikelola oleh BP Tapera. Berdasarkan data tersebut, kebijakan penambahan kuota selanjutnya akan ditentukan. “Kalau sampai triwulan 3, misalnya sudah terserap habis, kemungkinan akan ada top-up lagi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Ara sempat menyampaikan ambisinya untuk meningkatkan target pembangunan rumah subsidi hingga empat kali lipat, menjadi 800 ribu unit. Usulan ini telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah. “Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220 ribu menjadi 800 ribu,” kata Menteri Ara dalam keterangan resminya pada Sabtu (16/11/2024).
Menanggapi rencana ambisius tersebut, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon Napitupulu, menyatakan kesiapannya dengan menyiapkan berbagai skema untuk membantu merealisasikannya. Namun, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa penambahan kuota KPR subsidi melalui mekanisme FLPP hingga 800 ribu unit perlu dibahas lebih lanjut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan akan menjadi agenda pembahasan dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
“Berapa ditambahnya? Pak Ara sudah punya angka, Pak Nixon sudah punya angka. Sudah masuk APBN belum? Belum,” kata Suahasil dalam diskusi di Jakarta Pusat pada Jumat (29/11/2024).
Suahasil menjelaskan bahwa penambahan alokasi FLPP untuk APBN 2025 telah ditetapkan pada September 2024 lalu, dengan jumlah 220 ribu unit rumah. “Kalau nanti ada penambahan kuota, pasti akan diumumkan lagi,” pungkasnya.
Langkah pemerintah dalam menambah kuota FLPP ini diharapkan dapat semakin mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak, sekaligus menggerakkan sektor properti dan perekonomian secara keseluruhan. (red)
