JAKARTA, — Pemerintah akan menggandakan alokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung program kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan rencana tersebut telah mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, dan Bank Indonesia.
“Semuanya sudah mendukung, baik Presiden Prabowo, DPR, maupun Bank Indonesia,” ujar Maruarar saat ditemui di kantornya, Jumat (28/3/2025).
Saat ini, kuota FLPP ditetapkan sebanyak 220 ribu unit rumah subsidi. Dengan adanya rencana penambahan yang setara, totalnya akan meningkat menjadi 440 ribu unit. “Kami telah menyiapkan tambahan untuk 220 ribu unit lagi,” katanya.
Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran tambahan untuk memperluas program ini, dengan estimasi kebutuhan dana mencapai Rp 31 triliun. Namun, Maruarar menekankan bahwa peningkatan jumlah rumah subsidi harus diiringi dengan kualitas yang memadai. “Bukan hanya kuantitas yang bertambah, tetapi kualitasnya juga harus diperhatikan,” ujarnya.
Hingga 26 Maret 2025, penyaluran KPR subsidi melalui skema FLPP telah mencapai 53.645 unit. Selain itu, sebanyak 78 unit rumah telah disalurkan melalui akad Tapera khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga totalnya menjadi 53.723 unit.
Sementara itu, sebanyak 45.078 unit rumah masih dalam proses sebelum akad, mencakup tahap pembangunan, stok siap akad, persetujuan kredit, hingga akad yang belum dicairkan. Jika digabungkan, total unit yang telah disalurkan dan yang masih dalam proses mencapai 98.801 unit rumah subsidi sejak 1 Januari hingga 26 Maret 2025.
Kebijakan penambahan kuota ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan program ini berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. (red)
