KENDARI, – Kebijakan masa perjanjian kerja selama lima tahun bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menjadi sorotan utama dalam proses pengangkatan ribuan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) baru-baru ini.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, secara eksplisit menekankan poin ini sebagai pengingat akan tuntutan kinerja dan evaluasi yang menyertainya.
Dalam apel gabungan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Andi Sumangerukka berulang kali mengingatkan 2.652 P3K Tahap 1 yang baru diangkat dari formasi 2024 agar tidak lengah setelah menerima SK.
“Hari ini, Anda sudah menerima SK yang menandakan sebuah babak baru. Dengan diterimanya SK ini, kinerja Anda harus lebih baik dari sebelumnya,” tegas Gubernur, Senin 16 Juni 2025.
Penekanan pada masa perjanjian kerja lima tahun ini, menurut Gubernur, bertujuan untuk menjaga kualitas dan produktivitas P3K selama mengabdi. “Kami berharap setelah menerima SK ini, Anda dapat bekerja lebih keras lagi, bukan malah merasa berpuas diri atau menganggap pekerjaan sudah selesai,” tambahnya.
Implikasi dari masa perjanjian kerja lima tahun ini adalah adanya proses evaluasi berkala yang akan dijalani oleh para P3K. Proses evaluasi ini diharapkan menjadi pemicu bagi setiap individu P3K untuk terus menunjukkan dedikasi, kapabilitas, dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Kebijakan ini juga selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengamanatkan bahwa P3K, sama seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), memiliki fungsi krusial sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dengan durasi perjanjian yang jelas, diharapkan ada komitmen lebih dalam membangun karier profesional yang berkelanjutan.
