Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menyampaikan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tahap selanjutnya akan dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak dunia.
Penyesuaian harga tahap pertama telah berlangsung. Per 18 April 2026, Pertamina Patra Niaga menerapkan harga baru BBM nonsubsidi untuk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.
Rincian perubahan harga, yakni Pertamax Turbo dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter, Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter.
Untuk saat ini, harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) masih dipertahankan di Rp 12.300 per liter dan Pertamax Green Rp 12.900 per liter.
Pertamina juga masih mempertahankan harga BBM subsidi jenis Pertalite yang sebesar Rp 10.000 per liter dan Biosolar sebesar Rp 6.800 per liter.
Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar menilai rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dapat menjaga ruang fiskal di tengah tingginya harga minyak dunia.
“Menaikkan harga BBM nonsubsidi secara prinsip tepat. Alasannya, pertama tekanan APBN kita lumayan besar dan harga minyak global masih sangat tinggi,” ujar Media dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Harga minyak global masih sangat tinggi sehingga bila BBM nonsubsidi tidak disesuaikan akan semakin menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kinerja badan usaha, baik milik negara maupun swasta.
“Jadi beban fiskal negara meningkat karena subsidi dan kompensasi energi,” kata Media.
Media meyakini, dengan menaikkan BBM nonsubsidi, ruang fiskal dapat terjaga karena mengurangi kebutuhan subsidi. Ia menyebut selama ini harga BBM nonsubsidi memang mengikuti perkembangan harga pasar.
Apabila harga di pasar global naik, harga jualnya juga akan naik. Jika tidak, hal tersebut akan membuat Pertamina merugi.
Media menyebut opsi menaikkan harga Pertamax 92 tetap memiliki risiko. Selama ini konsumen Pertamax 92 digolongkan sebagai masyarakat kelas menengah ke atas. Kenaikan ini akan menimbulkan pergeseran, dari yang selama ini mengonsumsi Pertamax 92 beralih ke Pertalite.
“Ada kendaraan tertentu yang kemudian akhirnya berpindah dari Pertamax ke Pertalite. Jadi konsumsi Pertalite menjadi lebih banyak dan ini malah membebani APBN juga. Hal ini harus diantisipasi,” ujar dia.
sumber: merahputih.com
Tinggalkan Balasan