Kendari,– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara terus memperkuat literasi dan edukasi keuangan dengan menggelar kegiatan di dua kabupaten, yakni Kolaka dan Kolaka Timur.
Inisiatif ini merupakan bagian dari agenda rutin OJK Sultra dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait layanan jasa keuangan serta upaya pencegahan aktivitas keuangan ilegal, termasuk investasi bodong yang marak terjadi.
Berdasarkan data yang dihimpun, tren kasus penipuan keuangan di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Modus yang digunakan beragam, mulai dari skema ponzi, investasi tanpa izin, hingga pinjaman online ilegal. OJK Sultra menegaskan pentingnya literasi keuangan agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.
Pelaksanaan edukasi di Kabupaten Kolaka dilakukan berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka dalam rangkaian kegiatan Job Fair yang digelar dalam perayaan HUT ke-65 Kabupaten Kolaka. Sementara di Kabupaten Kolaka Timur, OJK Sultra menggandeng Pemerintah Daerah Kolaka Timur, Kecamatan Ladongi, PT BPD Sulawesi Tenggara, dan PD BPR Bahteramas Kolaka untuk memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat, guru, serta pelajar SMAN 1 Ladongi (26/3).
Kegiatan ini diikuti oleh 50 hingga 65 peserta di setiap kabupaten. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mengenai tugas dan fungsi OJK, pengenalan produk jasa keuangan, serta program Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI).
Selain dari OJK Sultra, edukasi ini juga didukung oleh industri jasa keuangan seperti PT BPD Sulawesi Tenggara dan PD BPR Bahteramas Kolaka yang turut memberikan materi terkait layanan keuangan yang aman dan legal.
Kepala Bagian PEPK dan LMSt OJK Sultra menegaskan bahwa kegiatan literasi dan edukasi keuangan merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen secara preventif.
“Kami ingin memastikan masyarakat memahami manfaat serta risiko produk jasa keuangan sebelum menggunakannya. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk dapat membedakan produk jasa keuangan yang legal dengan yang ilegal,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia tercatat sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 75,02 persen.
“Terdapat kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi yang perlu terus kita perbaiki, agar masyarakat tidak hanya menggunakan produk jasa keuangan, tetapi juga memahami manfaat dan risikonya secara menyeluruh,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, OJK juga kembali mengingatkan prinsip 2L (Legal dan Logis) dalam memilih produk jasa keuangan. Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan bahwa perusahaan atau lembaga keuangan yang menawarkan produk investasi memiliki izin resmi dari OJK.
Selain itu, OJK juga mendorong masyarakat untuk selalu berpikir logis dalam mempertimbangkan tawaran investasi agar tidak mudah terjebak dalam skema penipuan.
Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka serta Camat Ladongi Kabupaten Kolaka Timur. Mereka menilai bahwa edukasi keuangan ini sangat bermanfaat, khususnya bagi calon pekerja, masyarakat umum, serta pelajar yang sebelumnya sulit mendapatkan akses informasi terkait layanan keuangan.
OJK Sultra berharap, dengan adanya kegiatan ini, masyarakat Sulawesi Tenggara dapat lebih memahami prinsip 2L dalam memilih produk jasa keuangan, sehingga pada akhirnya mampu mencegah kasus penipuan investasi ilegal serta mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah tersebut. (red)
