KOLAKA, PERDETIK – Jeritan hati masyarakat Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, kian menyayat hati di tengah lonjakan inflasi yang kini menyentuh angka 7,77 persen.
Puncaknya, di Kecamatan Pomalaa, tersiar kabar memilukan tentang warga yang terpaksa tidak menjalankan ibadah puasa lantaran tak mampu mendapatkan gas LPG 3 kg untuk memasak hidangan sahur.
Fakta ini terungkap di sela-sela Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Kadin Sultra bersama Kadin Kolaka di pelataran Kantor Camat Pomalaa, Sabtu (7/3/2026).
Seorang tokoh masyarakat sekaligus pensiunan PT Antam mencegat jajaran Kadin untuk mengadukan kondisi “darurat” yang menimpa lingkungannya.
“Ada teman saya, dia cerita sampai tidak puasa karena tidak ada gas mau dipakai masak. Astagfirullah! Di Kolaka ini, Pak, terjadi hal seperti ini,” ungkap pria tersebut dengan nada bergetar saat berbincang dengan Wakil Ketua Kadin Sultra, Sastra Alamsyah.
Menurutnya, warga kini harus “berkeliling” mencari tabung melon, sebutan LPG 3 kg yang tiba-tiba menjadi barang langka. Ironisnya, di tengah kelangkaan tersebut, harga di tingkat pengecer dilaporkan melambung hingga Rp 50.000.
Selain harga yang tidak masuk akal, warga juga menyoroti praktik nakal pangkalan yang menjual gas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Padahal, di pangkalan tercatat harga resmi Rp 19.000, namun realitanya dijual hingga Rp 25.000.
Tak berhenti di situ, dugaan kecurangan teknis pun mencuat. “Mohon maaf, Pak, Kadin harus periksa ini. Isinya tidak cukup 3 kg. Saya perhatikan kurang satu sampai tiga strip. Ini sangat merugikan rakyat kecil, padahal ini disubsidi negara,” tegas pensiunan Antam tersebut.
Wakil Ketua Kadin Sultra, Sastra Alamsyah, menyatakan bahwa temuan di Pomalaa ini memperkuat analisa pihaknya mengenai adanya “permainan” mafia logistik di balik inflasi Kolaka yang hampir menyentuh 8 persen.
“Tidak masuk akal inflasi di Kolaka sampai 7,7 persen. Di Konawe yang sama-sama punya industri tambang, inflasinya hanya 3,3 persen. Ini ada apa? Berarti memang ada permainan di bawah, entah itu distributor atau pangkalan,” cetus Sastra.
Atasan arahan Ketua Kadin Sultra Anton Timbang, Sastra mendesak Satgas Pangan Polri dan Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk segera turun ke lapangan secara rutin, bukan hanya sekadar sidak simbolis.
“Jangan sampai masyarakat menjerit terus dan memicu konflik sosial karena sudah tidak mampu membeli kebutuhan pokok. Uang rakyat harus kembali ke rakyat,” pungkasnya.
Terkait keluhan warga mengenai pangkalan yang menjual di atas HET serta adanya dugaan pengurangan isi tabung gas LPG 3 kg, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi ke pihak PT Pertamina.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak otoritas penyalur energi tersebut mengenai carut-marut distribusi gas di wilayah Kolaka. (red)
Tinggalkan Balasan