JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyoroti kesejahteraan guru yang dinilai belum menjadi prioritas, meski anggaran pendidikan 2027 naik Rp 100 triliun menjadi Rp 820,9 triliun.
Menurut Esti, pemerintah seharusnya memastikan guru menjadi salah satu komponen utama pendidikan yang mendapat dukungan dan kesejahteraan layak.
“Kebijakan anggaran pendidikan tidak bisa hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan guru sebagai salah satu komponen utama pendidikan mendapatkan dukungan dan kesejahteraan yang layak,” ujar Esti, Jumat (21/8/2026).
Politikus PDI-P tersebut menilai kenaikan anggaran pendidikan menjadi Rp 820,9 triliun belum otomatis menunjukkan terjadinya penguatan layanan pendidikan.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan anggaran tersebut benar-benar sampai kepada sekolah, perguruan tinggi, guru, dosen, peserta didik, bahkan perpustakaan.
“PR-PR masa lalu dan tahun ini yang harus diselesaikan di tahun depan.Itu mulai dari honor atau gaji guru, fasilitas pendidikan di banyak wilayah termasuk daerah 3T, sekolah-sekolah yang rusak, sarana-prasarana yang belum memadai, penyelesaian cepat untuk wilayah-wilayah yang terdampak bencana, sehingga penggunaan anggaran harus lebih diefektifkan,” tutur Esti.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa pemerintah belum merencanakan kenaikan gaji guru pada 2027.
Hal itu disampaikan Purbaya setelah pemerintah menaikkan alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 menjadi Rp 820,9 triliun.
“Belum, belum, belum direncanakan (kenaikan gaji guru). Tapi bukan berarti nggak mungkin,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Purbaya mengatakan pemerintah masih dapat mengubah prioritas anggaran jika kondisi keuangan negara memungkinkan.
“Kan bisa saja sambil berjalannya waktu nanti kalau memang pemerintah punya uang lebih dan memang dibutuhkan, kita bisa tambah juga. Tapi sekarang belum direncanakan,” ungkapnya.
Sebagai informasi, dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 820,9 triliun.
Angka tersebut meningkat sekitar 13,9 persen dibandingkan pagu anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp 720,8 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah program pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditargetkan menjangkau 22,1 juta siswa.
Pemerintah juga menyiapkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) untuk 1,1 juta mahasiswa.
Selain bantuan pendidikan, anggaran diarahkan untuk pembangunan Sekolah Unggulan Garuda (SUG) dan Sekolah Rakyat.
Pemerintah juga akan mempercepat revitalisasi gedung sekolah dan madrasah yang mengalami kerusakan.
Anggaran pendidikan 2027 turut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 240 triliun.
Pemerintah juga menargetkan pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif di berbagai wilayah Indonesia.
sumber: Kompas.com
Tinggalkan Balasan