KENDARI – Rencana pengadaan ambulans laut untuk masyarakat kepulauan di Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai mendapat perhatian. Namun, kapan layanan tersebut bisa beroperasi dan menjangkau warga yang membutuhkan pertolongan medis darurat masih menjadi pertanyaan.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), menyampaikan rencana pengadaan ambulans laut saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Jumat (9/10/2026).
ASR menilai karakter geografis Sultra yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan membutuhkan pendekatan pelayanan kesehatan yang berbeda. Menurutnya, ambulans darat saja belum cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat, terutama warga yang tinggal di pulau-pulau.
“Karakter wilayah Sulawesi Tenggara sebagai daerah kepulauan tidak bisa hanya mengandalkan ambulans darat. Kita tengah mengupayakan secara serius pengadaan layanan ambulans laut,” kata ASR.
Dia menyebutkan, dari 17 kabupaten/kota di Sultra, terdapat delapan kabupaten yang berada di wilayah kepulauan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang merata.
Bagi warga kepulauan, transportasi laut menjadi bagian penting dalam mengakses fasilitas kesehatan. Karena itu, layanan ambulans laut diharapkan dapat membantu proses evakuasi dan rujukan pasien yang membutuhkan penanganan medis segera.
Meski demikian, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, belum ada kepastian mengenai jadwal operasional ambulans laut, jumlah unit yang akan disediakan, maupun besaran anggaran pengadaannya.
Kepastian mengenai tahapan pengadaan menjadi penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana rencana tersebut akan direalisasikan. Informasi tentang wilayah prioritas, kesiapan tenaga medis, fasilitas pendukung, serta biaya operasional juga diperlukan untuk memastikan layanan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Selain pengadaan ambulans laut, Pemprov Sultra menyampaikan sejumlah agenda di sektor kesehatan. Pemerintah memperkuat layanan kesehatan primer melalui Puskesmas dan Posyandu, mengoptimalkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta mengendalikan penyakit.
Pemprov Sultra juga tengah mematangkan rencana pembangunan gedung layanan delapan lantai di RSUD Bahteramas yang ditargetkan terealisasi pada 2027. Sementara itu, pemerintah mengejar target cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebesar 89 persen pada akhir 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX DPR RI mengapresiasi inisiatif pengadaan ambulans laut. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., menilai layanan tersebut relevan untuk menjawab tantangan geografis Sultra dan mempermudah masyarakat kepulauan memperoleh penanganan medis darurat.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari pembahasan antara pemerintah daerah dan DPR RI mengenai pemerataan layanan kesehatan serta kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.
Kini, tindak lanjut rencana pengadaan menjadi hal yang dinantikan. Penjelasan Pemprov Sultra mengenai anggaran, jadwal pengadaan, jumlah armada, dan wilayah yang akan dilayani akan membantu masyarakat memahami kapan ambulans laut dapat mulai beroperasi.
Sebab, bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis darurat, kepastian layanan dan kecepatan penanganan merupakan hal yang sangat penting.
Editor: San
Tinggalkan Balasan