Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan membentuk badan baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Apa tugasnya?
Dirangkum detikcom, Minggu (27/9/2026), Prabowo berdiskusi dengan para akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguran tinggi membahas penanganan karhutla di lahan gambut. Diskusi digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9).
Dalam pengantarnya, Prabowo mengatakan kebakaran hutan dan lahan, khususnya yang terjadi di atas lahan gambut, merupakan salah satu persoalan yang perlu ditangani secara serius.
“Saudara-saudara sekalian, para profesor, jadi masalah yang kita hadapi sebagai bangsa dan negara adalah antara lain kebakaran hutan dan khususnya kebakaran hutan yang di atas lahan gambut. Masalahnya masalah kebakaran hutan, tiap tahun kita mengalami kebakaran hutan,” ujar Prabowo.
Prabowo menilai karakteristik lahan gambut menjadi salah satu hal yang perlu dipahami secara lebih mendalam dalam upaya pencegahan kebakaran. Menurut Prabowo, Indonesia memiliki kawasan gambut yang luas sehingga diperlukan penanganan yang sesuai dengan kondisi tersebut.
“Ada satu fenomena bahwa tetangga-tetangga kita juga punya hutan tapi mungkin mereka tidak punya gambut sebesar kita, mungkin ya kalian yang lebih tahu lah, kalian yang mengerti makanya saya mengundang Saudara-saudara,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan gambut dan mangrove. Menurut Prabowo, pengelolaan kedua ekosistem tersebut membutuhkan badan khusus yang dapat bekerja secara langsung di bawah Presiden.
“Kita sepakat dulu kita butuh badan ini, harus ada ya, Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove (Nasional), BPGMN. Dia tidak di bawah kementerian, dia langsung di bawah presiden. Saya setuju,” kata Prabowo.
Bertanggung Jawab ke Presiden
Rencana pembentukan badan baru itu sebelumnya juga sempat disampaikan Menhut Raja Juli Antoni usai rapat terbatas bersama presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9). Nantinya, badan tersebut akan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
“Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN,” kata Raja Juli Antoni.
Raja Juli menerangkan badan itu untuk mencegah karhutla terjadi berulang ke depannya. Menurutnya, tindakan mitigasi penting ketimbang menangani saat kebakaran lahan telah terjadi.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar karena pencegahan jauh lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaksioner,” ujarnya.
BPGMN Beda dengan BRGM
Raja Juli menekankan BPGMN berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya berada di Kemenhut. Saat ini, BPGMN langsung di bawah presiden.
“Nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kemenhut sebelum dibubarkan, DIPA-nya di bawah Kemenhut, penyusunan RPSK-nya di bawah Kemenhut. Tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung di bawah Pak Presiden,” katanya.
Selain itu, Raja Juli menerangkan badan baru ini juga akan diisi oleh para ilmuwan dan profesional. Badan itu akan memprioritaskan enam provinsi dengan kebakaran berbasis gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
“Dilengkapi dengan anggaran yang cukup untuk kemudian kita dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan terutama di enam provinsi berbasis gambut, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Raja Juli mengatakan BPGMN akan bertugas langsung di tingkat desa untuk mencegah munculnya titik api karhutla. Selain itu, BPGMN juga akan melibatkan banyak ahli, termasuk kalangan akademisi.
“Berharap sekali lagi, di nasional ada institusi ini, tapi tadi Pak Presiden dengan tegas mengatakan basis kerjanya nanti di desa ya. Jadi bagaimana kemudian desa berdaya, secara presisi dapat kemudian melakukan pencegahan terhadap api,” ujar Raja Juli.
Alasan Dibentuk BPGMN
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkap alasan Prabowo membentuk BPGMN. Dia mengatakan langkah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus berulang ke depan.
Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Prabowo bersama sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9). Teddy mengatakan bahwa Prabowo secara langsung mendengarkan pandangan para ahli untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai persoalan tersebut.
“Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.
Selain pembentukan BPGMN, Teddy menyampaikan bahwa penguatan operasi darat turut menjadi perhatian dalam penanganan karhutla. Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons dan menangani kebakaran secara langsung di lokasi sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.
Langkah berikutnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan pompa air, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal. Sarana tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas penanganan kebakaran, terutama di kawasan gambut yang memiliki karakteristik khusus dan membutuhkan respons cepat di lapangan.
Teddy juga menekankan pentingnya keterlibatan perangkat desa dan masyarakat sekitar melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan gambut dinilai memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan sekaligus memberikan respons awal secara cepat ketika kebakaran terjadi.
Pendekatan tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, teknologi, penguatan operasi lapangan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan gambut serta pencegahan karhutla.
“Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang,” ujar Teddy.
Melalui langkah tersebut, pemerintah mendorong pengelolaan gambut yang lebih terintegrasi, mulai dari pencegahan dan deteksi dini hingga penguatan respons di lapangan, dengan melibatkan ilmuwan, profesional, pemerintah daerah, serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan gambut.
Komisi IV DPR Dukung BPGMN
Komisi IV DPR menyambut baik rencana pemerintah membentuk BPGMN untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pimpinan Komisi IV DPR menilai langkah tersebut sejalan dengan rekomendasi Senayan.
“Komisi IV DPR RI menyambut positif keputusan Presiden dalam membentuk badan khusus untuk mengelola ekosistem gambut dan mangrove guna memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dinilai sejalan dengan rekomendasi yang kerap disampaikan Komisi IV dalam berbagai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan sebelumnya,” kata Wakil Komisi IV DPR, Ahmad Yohan, kepada wartawan, Sabtu (25/9).
BPGMN diyakini krusial dalam mencegah karhutla di wilayah gambut. Yohan menyinggung Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya yang efektif menekan angka kebakaran hutan.
“Di mana keberadaan lembaga khusus seperti Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dinilai krusial dalam mencegah karhutla di wilayah gambut. Sebagai pengingat, Badan Restorasi Gambut (BRG) yang kemudian bertransformasi menjadi BRGM awalnya dibentuk sebagai respons cepat atas peristiwa karhutla berskala luas pada tahun 2015. Terbukti, kehadiran lembaga khusus tersebut berhasil menekan angka kebakaran hutan dan lahan secara signifikan,” ungkap dia.
Komisi IV DPR memberikan catatan terkait dukungan anggaran yang memadai untuk pengelolaan ekosistem gambut. Yohan menekankan diperlukan sinergi lintas sektor hingga sinkronisasi anggaran dengan DPR RI.
“Lembaga ini diwajibkan untuk berkolaborasi erat dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah. Mengingat tata kelola ekosistem di tingkat tapak telah diatur oleh undang-undang sektoral, seperti pengelolaan gambut dalam kawasan hutan yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta ekosistem mangrove melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 1 Tahun 2014-koordinasi yang kuat menjadi kunci Utama,” ujar Yohan.
“Sinkronisasi anggaran dengan DPR, terkait alokasi anggaran yang direncanakan terpisah dari Kementerian Kehutanan, pemerintah diminta untuk segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DPR. Langkah ini mendesak mengingat siklus pengesahan anggaran tahun 2027 akan segera memasuki tahap krusial pada pekan depan,” tambahnya.
Harap BPGMN Lebih Sistematis
Senada dengan Yohan, anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, mendukung rencana pemerintah membentuk badan baru pengeloaan gambut tersebut. Daniel Johan menyinggung peran BRGM yang dibubarkan pada tahun lalu.
“Tentu ini langkah yang baik, meskipun sudah dari dulu saya mengingatkan pemerintah bahwa BRGM tidak boleh dibubarkan, karena perannya vital bagi pengelolaan gambut dan mangrove. Terutama gambut yang luasnya 13 juta Ha lebih memiliki karakteristik pengelolaan yang harus mendapat perlakuan khusus,” kata Daniel Johan.
Daniel menyebut BRGM yang berada di Kemenhut sebelumnya efektif mencegah kebakaran di lahan gambut. Daniel berharap BPGMN yang direncanakan oleh Presiden Prabowo lebih sistematis.
“Adanya BRGM yang lama sangat efektif mencegah kebakaran terutama di lahan gambut. Hilangnya BRGM menjadikan pengelolaan gambut tidak berjalan dengan baik, karena tidak ada program khusus dalam mengelola muka air gambut dan peran masyarakat dalam mengelola gambut pun tidak ada,” kata Daniel.
“Adanya BPGMN ini kita harapkan lebih sistematis mengelola gambut sehingga gambut dapat diolah dengan baik baik untuk kebutuhan pertanian, ditanami pohon-pohon produktif, dengan dikelola dengan baik maka akan dijaga oleh masyarakat agar tidak terjadi kebakaran,” tambahnya.
Ketua DPP PKB ini mengatakan Kemenhut kewalahan atasi kebakaran di tahun ini lantaran sejumlah faktor. Daniel menyoroti soal El Nino hingga anggaran penanganan karhutla yang terbatas.
“Kemenhut memang kewalahan dalam mengatasi kebakaran tahun ini karena berbagai faktor, terutama kebakaran terjadi khususnya di Kalbar terjadi di lahan gambut tebal, infrastruktur yang terbatas, ditambah lagi faktor alam seperti El Nino yang menjadi pemicu utama dan paling penting anggaran penanganan yang terbatas,” ucap dia.
Daniel berharap badan baru tersebut mampu mengelola gambut di RI dengan baik. Daniel menekankan anggaran pencegahan juga mesti menjadi prioritas ke depannya.
“Dengan adanya badan ini, kita harapkan bisa mengelola dan memanfaatkan gambut dengan baik dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pengelolaan gambut, dan terakhir anggaran harus cukup besar dialokasikan terutama dalam melakukan pencegahan dalam bentuk program ekonomi masayarakat mengola gambut dalam berbagai bentuk kegiatan,” ungkap dia.
sumber: detik news
Tinggalkan Balasan