KENDARI – Pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat kesiapsiagaan serta mitigasi bencana jauh sebelum keadaan darurat terjadi. Upaya tersebut dinilai penting agar risiko dan dampak bencana dapat ditekan ketika bencana benar-benar datang.
Hal itu disampaikan Dr. Helen Dias Andini, Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana BPBD Sulawesi Tenggara, saat menjadi narasumber dalam program Econ Talks Unhas TV yang membahas manajemen krisis dan kesiapsiagaan bencana.
Helen mengatakan pola pikir dalam menghadapi bencana perlu terus diperkuat. Menurutnya, bencana tidak boleh baru dianggap sebagai persoalan ketika kejadian sudah berlangsung.
“Jangan pada saat bencana baru kita menganggap bahwa itu krisis,” kata Helen.
Ia menjelaskan, daerah perlu memiliki manajemen krisis yang strategis melalui kesiapsiagaan, mitigasi dan pemetaan risiko. Dengan langkah tersebut, pemerintah maupun masyarakat dapat lebih siap menghadapi potensi bencana dan mengurangi dampaknya.
Kesiapsiagaan juga membuat masyarakat mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Mulai dari mengetahui jalur evakuasi hingga titik kumpul menjadi bagian penting dalam kesiapan menghadapi keadaan darurat.
“Ketika kita sudah siap, pada saat bencana terjadi kita sudah tahu kita harus ke mana, kemudian kita harus bagaimana,” ujarnya.
Menurut Helen, risiko bencana juga harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan hotel, sarana pendidikan maupun infrastruktur harus memperhatikan tata ruang serta kondisi lingkungan di lokasi pembangunan.
Ia mencontohkan pembangunan di sekitar sungai atau kawasan lereng yang memiliki potensi banjir dan longsor. Karena itu, faktor keamanan lokasi perlu dipertimbangkan sejak awal agar pembangunan tidak justru menciptakan kerentanan baru.
“Jadi risiko bencana itu seharusnya menjadi rekomendasi kebijakan untuk pembangunan di daerah,” jelasnya.
Helen menyebut Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem penanggulangan bencana yang didukung kelembagaan BNPB di tingkat pusat dan BPBD di daerah. Selain regulasi, pemerintah juga memiliki SOP, rencana kontingensi, peralatan dan logistik.
Tantangannya adalah memastikan seluruh perangkat tersebut benar-benar siap digunakan saat bencana terjadi.
Menurut Helen, simulasi dan pengujian secara berkala diperlukan agar personel, peralatan dan sistem yang telah disiapkan dapat langsung bekerja ketika dibutuhkan.
“Semua sudah tersedia, SOP tersedia, regulasi ada, rencananya sudah ada. Nah, sistemnya sudah harus siap juga digunakan,” katanya.
Dalam membangun kesiapsiagaan, Helen menilai sumber daya manusia, data, teknologi, logistik dan anggaran tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Seluruh komponen tersebut harus terintegrasi dalam satu sistem.
Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan dalam menentukan prioritas, mengelola sumber daya dan memperjelas tanggung jawab masing-masing unsur.
“Di sinilah kepemimpinan berperan penting bagaimana mereka bisa mengelola kemudian menentukan prioritasnya kemudian memperjelas tanggung jawabnya,” ujarnya.
Saat bencana terjadi, kecepatan pengambilan keputusan juga menjadi perhatian. Namun, Helen mengingatkan bahwa keputusan cepat harus tetap didasarkan pada informasi yang valid.
Menurutnya, informasi di lapangan terkadang berkembang sangat cepat dan bahkan media bisa memperoleh informasi lebih dahulu. Karena itu, pemerintah dan media perlu saling melengkapi untuk memastikan informasi yang digunakan sebagai dasar keputusan telah diverifikasi.
“Cepat bukan berarti kita tergesa-gesa mengambil keputusan, tetapi bagaimana kita mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia tapi harus valid,” tegasnya.
Helen juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, Basarnas, media, akademisi, dunia usaha dan masyarakat. Menurutnya, setiap unsur memiliki kapasitas dan tanggung jawab berbeda sehingga perlu dikoordinasikan dalam sistem yang jelas.
Ia menjelaskan kolaborasi tersebut dapat diorganisasi melalui sistem komando dan satuan tugas yang ditetapkan kepala daerah.
Di sisi lain, masyarakat dan sektor swasta juga harus dilibatkan sejak sebelum bencana terjadi. BPBD telah memiliki berbagai pendekatan, antara lain Desa Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana dan rumah ibadah tangguh bencana.
Melalui program tersebut, masyarakat didorong memahami risiko di wilayahnya serta memiliki kemampuan menghadapi bencana.
Persoalan lain muncul setelah masa tanggap darurat berakhir, khususnya dalam proses rehabilitasi dan pemulihan. Helen mengatakan pemulihan tidak cukup hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak.
Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat juga harus dipulihkan secara bersamaan agar warga terdampak dapat kembali beraktivitas.
“Yang menjadi tantangan terbesar untuk kami adalah bagaimana mengembalikan fungsi kehidupan masyarakat secara bersamaan,” katanya.
Pemerintah juga memiliki program pemulihan sosial ekonomi bagi masyarakat terdampak. Bantuan dapat disesuaikan dengan mata pencaharian warga, seperti bantuan bibit untuk petani, ternak bagi peternak hingga perahu bagi masyarakat pesisir yang kehilangan sarana akibat bencana.
Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, Helen menekankan penerapan prinsip build back better. Artinya, fasilitas yang rusak tidak dibangun kembali dengan tingkat kerentanan yang sama.
“Intinya konsep build back better itu kita tidak membangun kembali dengan kerentanan yang sama,” ujarnya.
Menurut Helen, jika sebuah lokasi terbukti memiliki tingkat kerawanan tinggi, pembangunan kembali harus mempertimbangkan aspek keamanan, termasuk kemungkinan memindahkan lokasi ke tempat yang lebih aman.
Ia menilai pengalaman dari setiap bencana harus menjadi pembelajaran agar kejadian serupa tidak terus berulang dengan dampak yang sama. Penanganan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada penyelamatan dan pemadaman saat kejadian, tetapi juga harus mencari akar persoalan dan mengurangi risiko untuk kejadian berikutnya.
Helen menegaskan daerah yang tangguh bukanlah daerah yang bebas dari bencana. Ketangguhan terlihat dari kemampuan masyarakat memahami risiko, mengetahui apa yang harus dilakukan, mampu beradaptasi dan bangkit setelah bencana.
“Indikator yang paling penting apakah kita bisa belajar dari kejadian sebelumnya,” katanya.
Karena itu, menurut Helen, pekerjaan pemerintah ke depan adalah terus mengedukasi masyarakat agar kesiapsiagaan dan mitigasi menjadi kebiasaan, bukan hanya dilakukan ketika bencana terjadi.
“Tujuan kita bukan secepat mungkin kembali seperti semula, tapi kita ingin pulih dengan lebih baik dan aman,” pungkasnya.
Ia menegaskan, ukuran kesiapan menghadapi bencana bukan hanya dilihat dari seberapa cepat pemerintah bergerak setelah bencana terjadi, tetapi dari seberapa baik seluruh pihak mampu mengurangi risiko sebelum bencana datang.
Tinggalkan Balasan