Jakarta, Kompas — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR. Kasus ini juga menyeret nama buronan Harun Masiku yang hingga kini belum tertangkap.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti. Ia menepis adanya tudingan politisasi dalam proses hukum tersebut.
“Apakah penetapan ini ada politisasi? Jawabannya murni penegakan hukum,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Setyo menjelaskan, KPK telah mengikuti prosedur hukum dengan cermat dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak luar. Seluruh pimpinan KPK dan kedeputian terkait, menurut dia, hadir dalam proses ekspose kasus.
“Kami hanya mendengarkan proses ekspose dan jalannya ekspose. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, seluruh pimpinan hadir lengkap, termasuk dari kedeputian lainnya. Proses berjalan sesuai aturan,” ujar Setyo.
Kasus ini bermula dari dugaan suap terkait pergantian anggota DPR, di mana Harun Masiku diduga memberikan sejumlah uang kepada pejabat terkait untuk memuluskan proses PAW. Penetapan Hasto sebagai tersangka menunjukkan langkah tegas KPK dalam menuntaskan perkara ini.
KPK mengimbau semua pihak untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan. “Kami ingin memastikan bahwa semua prosedur dilakukan secara transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Setyo menambahkan.
Penetapan Hasto sebagai tersangka mendapat perhatian luas dari publik. Selain peran Hasto, kasus ini juga kembali menyoroti keberadaan Harun Masiku yang hingga kini belum diketahui. Publik berharap KPK terus bekerja keras untuk mengungkap aktor lain yang terlibat dan mempercepat upaya penegakan hukum.
Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka menambah daftar panjang tokoh politik yang tersandung kasus korupsi. Langkah KPK ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki citra lembaga legislatif dan partai politik di Indonesia. (red)
Tinggalkan Balasan