KENDARI — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bergerak cepat mengamankan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor andalannya dengan melakukan audiensi langsung dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Langkah taktis yang diambil melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra ini dipicu oleh laporan carut-marut permasalahan pajak sektor pertambangan nikel di Bumi Anoa.
Pasalnya, besarnya kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) nikel di daerah tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan optimalisasi PAD maupun kesejahteraan masyarakat lingkar tambang akibat kendala akut berupa kebocoran anggaran, ketidakpatuhan korporasi, lemahnya pengawasan lapangan, hingga tidak sinkronnya data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan paparan resmi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Sultra, La Ode Mahbub, nilai potensi penerimaan fiskal daerah dari sektor tambang nikel yang belum terkapitalisasi secara maksimal pada tahun 2025 mencapai total Rp250.259.562.375 (Rp250,2 Miliar).
Nilai PAD riil yang berpotensi bocor tersebut dirinci ke dalam empat pos utama, yakni Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp133.754.754,593 yang menjadi kontributor terbesar; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dump Truck sebesar Rp87.351.827,988; Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dump Truck sebesar Rp18.270.508,298; serta Pajak Alat Berat senilai Rp10.882.471,496.
Tinggalkan Balasan