Makassar – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (purn) H. Andi Sumangerukka, SE, MM., buka-bukaan soal alasan di balik keputusannya memimpin Sulawesi Tenggara. Bukan semata-mata karena politik, melainkan dorongan untuk membalas kebaikan masa lalu dan menjalankan nilai pengabdian.
Hal itu diungkapkan dalam podcast Tribun VIP bersama Tribun Timur, Kamis (26/3/2026).
“Kapan saya balas kebaikan orang-orang itu? Orang tua saya tidak sempat membalas. Nah, saya yang ingin membalas,” ujar Andi Sumangerukka.
ASR, sapaan akrab Andi Sumangerukkan menjelaskan, keputusan maju sebagai gubernur berangkat dari pengalaman masa kecil keluarganya di Sultra, yang banyak mendapat bantuan masyarakat tanpa pamrih.
Menurutnya, kesempatan menjadi kepala daerah adalah cara nyata membalas kebaikan tersebut.
“Kalau saya mengabdi di tempat lain, saya tidak akan bisa membalas kebaikan orang-orang yang pernah baik kepada saya dan keluarga,” katanya.
Selain alasan historis, ASR menegaskan pengabdian merupakan prinsip utama yang ia pegang sejak menempuh pendidikan militer.
Ia mengutip di Akademi Militer, yakni jangan bertanya apa yang diberikan negara, tetapi apa yang bisa diberikan kepada negara.
“Pengabdian itu jangan bertanya apa yang kita dapat, tapi apa yang kita berikan,” katanya.
Dalam kesempatan itu juga, ASR juga menjelaskan sikapnya yang tidak mengambil gaji dan fasilitas jabatan.
Menurutnya, nilai materi tidak sebanding dengan tujuan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kalau dinilai dengan uang, tidak ada apa-apanya. Tapi komitmen itu mahal,” tegasnya.
Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk keteladanan pemimpin.
Ia pun mengibaratkan kepemimpinan seperti tubuh ikan, di mana kualitas ditentukan kepala.
“Kalau kepala tidak bagus, maka tubuhnya pasti tidak bagus. Begitu juga organisasi,” ujarnya.
Andi mengaku baru pertama kali menyampaikan sikapnya secara terbuka.
“Awalnya saya pikir tidak perlu disampaikan. Tapi ternyata masyarakat juga perlu tahu,” katanya.
Selain filosofi kepemimpinan, ASR juga menjelaskan alasan menyederhanakan program prioritas pemerintahannya dari delapan menjadi empat fokus utama: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan berbasis agromaritim.
Awalnya, sejumlah program terangkum dalam konsep SAMUDRA seperti “Semua Mudah Dapat Kerja”, Satria Kepulauan, hingga Laris.
Namun, dalam implementasi, program dikerucutkan untuk menyesuaikan anggaran dan aturan perencanaan pemerintah.
“Kalau kampanye kan kita ingin berbuat semuanya. Tapi begitu dihadapkan dengan anggaran dan nomenklatur, tidak semua bisa langsung dijalankan,” katanya.
ASR menegaskan, memaksakan program di luar kerangka aturan justru berpotensi masalah hukum.
Mantan Pangdam XIV/ Hasanuddin itu menekankan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pesisir, sebagai kunci mengurangi kemiskinan.
Sekitar 70 persen wilayah Sultra adalah laut, sehingga banyak masyarakat tinggal di pesisir dengan akses terbatas.
“Kalau tidak ada transportasi yang baik, mereka tidak bisa bersaing. Akhirnya hidup dari sumber daya seadanya,” katanya.
Kondisi ini, menurutnya, menjadi salah satu penyebab kemiskinan turun-temurun.
Ia juga menekankan pentingnya mengubah mindset masyarakat. “Kemiskinan itu bukan takdir, tapi karena kurang usaha,” tegasnya.
Namun perubahan pola pikir harus dibarengi fasilitas pendukung, seperti transportasi dan sarana usaha.
ASR menegaskan, dirinya tidak ingin membangun proyek monumental yang hanya terlihat fisik tapi kurang dirasakan manfaatnya.
“Kalau monumental itu kelihatan bagus, tapi belum tentu dirasakan. Saya ingin yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya,
Ia mencontohkan pembangunan jalan dan sarana ekonomi sebagai langkah konkret meningkatkan kesejahteraan. (red)
Tinggalkan Balasan