Jakarta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali meraih UHC Award 2026 Kategori Madya atas capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 89,65 persen peserta aktif pada tahun 2025.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Pusat terhadap komitmen Pemprov Sultra dalam menjamin akses dan perlindungan layanan kesehatan yang inklusif bagi masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam acara Deklarasi dan Pencanangan UHC serta Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, instansi vertikal, maupun masyarakat.
“Capaian ini merupakan wujud nyata semangat gotong royong dalam membangun masyarakat Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” ujar Andi Sumangerukka.
UHC Award diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu menjamin kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di atas ambang batas yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekaligus menjaga mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.
Berdasarkan data per 1 Desember 2025, cakupan UHC Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mencapai 89,65 persen peserta aktif, atau setara 2.553.935 peserta JKN.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 602.806 peserta merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 86,04 persen, dengan jumlah peserta aktif 2.430.237 jiwa, serta peserta PBI APBD sebanyak 559.993 peserta.
Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan komitmen Pemprov Sultra untuk terus memperluas cakupan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Ia menargetkan cakupan peserta aktif UHC dapat mencapai 95 persen, sehingga Sulawesi Tenggara dapat naik ke kategori UHC Utama.
Untuk mendukung target tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sultra akan terus melakukan pembenahan dan pemutakhiran data kepesertaan BPJS Kesehatan agar lebih akurat dan terintegrasi.
Selain itu, Pemprov Sultra juga berkomitmen menjalankan Program JKN secara berkelanjutan melalui penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan literasi kesehatan, kemudahan akses layanan, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan sektor swasta.
Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada peran pemerintah dan pemberi kerja.
Kesuksesan program ini juga sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat, khususnya peserta mandiri, untuk membayar iuran secara tertib demi menjaga keberlangsungan dan manfaat perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. (red)
Tinggalkan Balasan