Unggul dalam Laporan, Kendari Pimpin Tiga Daerah Terdisiplin di Sultra

BAUBAU, – Kota Kendari menunjukkan komitmennya dalam disiplin pelaporan realisasi fisik dan keuangan, menempatkannya sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik di Sulawesi Tenggara. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara Bidang Pemerintahan dan Politik, La Ode Fasikin, dalam Rapat Pembinaan dan Sosialisasi Pembangunan Daerah Tahun 2025 di Kota Baubau, Selasa (23/9/2025).

Berdasarkan rekapitulasi data dari aplikasi e-Pengendalian Fitur TEPRA Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, tiga daerah yang konsisten melaporkan realisasi tepat waktu adalah Kota Kendari, Kota Baubau, dan Kabupaten Buton Tengah.

Per September 2025, Kota Kendari memimpin dengan realisasi anggaran mencapai 46,33 persen. Disusul Kota Baubau dengan 43,77 persen, dan Kabupaten Buton Tengah dengan 39,64 persen.

“Meskipun capaian ini masih terbilang kecil, ini menunjukkan komitmen kuat dalam ketepatan waktu pelaporan. Saya tekankan, penginputan realisasi anggaran dan progres fisik harus dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tegas La Ode Fasikin.

Ia juga menyoroti bahwa rendahnya serapan anggaran adalah indikasi adanya masalah serius di lapangan. Jika serapan anggaran lambat, progres pembangunan pun terhambat.

“Jangan sepelekan serapan anggaran yang rendah, karena itu mencerminkan lemahnya kinerja aparatur. Transparansi dan akuntabilitas adalah hal mutlak sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat,” tambahnya.

Acara ini turut dihadiri Asisten II, Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, serta Admin TEPRA dari Bagian Administrasi Pembangunan Pemkot Kendari. Nismawati, salah satu perwakilan Pemkot Kendari, mengungkapkan komitmen daerahnya.

“Kami di Pemkot Kendari berkomitmen melaporkan secara tepat waktu, dan hasilnya terlihat dari capaian 46,33 persen. Bagi kami, kedisiplinan ini bukan hanya soal angka, tetapi wujud tanggung jawab agar pembangunan bisa dipantau secara transparan,” ujar Nismawati.

La Ode Fasikin menutup acara dengan mengingatkan seluruh pihak tentang pentingnya koordinasi lintas daerah. Ia menekankan, tanpa kedisiplinan pelaporan dan keseriusan pemerintah, pembangunan Sultra akan berisiko tersendat dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. (red)