KENDARI, — Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama yang diusung Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) bersama Wakil Gubernur Ir. Hugua (ASR-HUGUA) di awal masa kepemimpinan mereka.
Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kepala perangkat daerah menjadi simbol kuat dan langkah nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan melayani masyarakat Sultra.
Komitmen ini dipaparkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029, yang dirangkaikan dengan ekspos 100 hari kerja ASR-HUGUA.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Azizah Syariah, Kota Kendari, pada Selasa, 10 Juni 2025. Turut hadir, antara lain, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud secara daring, Ketua DPRD Sultra, jajaran Forkopimda, Sekda Sultra, Bupati/Wali Kota se-Sultra atau perwakilannya, Kepala OPD Lingkup Pemprov Sultra, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Gubernur ASR menegaskan, “Kalau ingin memperbaiki sesuatu, maka di awalnya diperbaiki.” Filosofi ini menjadi landasan dalam upaya membangun birokrasi yang responsif dan melayani, melalui koordinasi lintas sektor, sinergi pusat-daerah, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Selain pakta integritas, Pemprov Sultra juga fokus pada manajemen talenta untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui sertifikasi kelembagaan dan pengembangan kompetensi manajerial maupun fungsional. Seleksi kompetensi PPPK juga terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis, kesehatan, dan guru.
Spirit akuntabilitas ini tidak hanya berhenti pada internal birokrasi. Gubernur ASR juga menyoroti pentingnya efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran.
Ia memaparkan bahwa efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menghasilkan penghematan mencapai Rp 162,89 miliar.
Dana ini dialokasikan kembali secara strategis untuk program prioritas, meliputi pembangunan infrastruktur sebesar Rp 99,08 miliar, sektor pendidikan Rp 27,36 miliar, dan sektor kesehatan Rp 0,5 miliar.
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk program quick wins sebesar Rp 1,28 miliar, pembayaran honorarium tenaga honorer Rp 5,95 miliar, serta tambahan dukungan operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp 26 miliar.
Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi bagian tak terpisahkan dari komitmen ini. Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) dilakukan melalui penegakan terhadap pelaku usaha tambang yang tidak patuh pajak.
Hasilnya sangat signifikan, pada Triwulan I 2025, realisasi PAP naik 2.330 persen atau sebesar Rp 2,6 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan juga terlihat pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang tumbuh 31,52 persen atau Rp 36,2 miliar.
Penertiban terhadap kewajiban pajak, seperti yang dilakukan kepada PT. Ifishdeco, berhasil mencatatkan total tagihan sebesar Rp 21,96 miliar, mencakup PKB, BBNKB, pajak alat berat, dan denda.
“Saya tidak butuh yang lain, saya hanya cuma butuh agar saudara-saudara menyelesaikan kewajibannya. Kewajiban yang saya katakan bukan saya minta yang lain-lain, kewajiban karena yang saya bacakan tadi itulah kewajibannya,” tegas ASR kepada para pengusaha, menunjukkan ketegasannya dalam penegakan kepatuhan pajak.
Selain itu, kontribusi sektor tambang melalui Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp 3 miliar juga dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan infrastruktur dasar, memperkuat sinergi pemerintah dan swasta dalam pembangunan berkelanjutan.
Apresiasi terhadap inovasi dan akuntabilitas birokrasi ini pun telah diwujudkan dalam bentuk pemberian penghargaan inovasi terbaik kepada perangkat daerah dan penghargaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) bagi kabupaten dan kota.
Dengan spirit baru yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, ASR-HUGUA berharap dapat membangun Sultra yang aman, sejahtera, dan religius, di mana setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini adalah fase konsolidasi dan peletakan dasar transportasi pembangunan Sulawesi Tenggara ke depan, yang memerlukan kolaborasi semua pihak. (red)
