KENDARI, – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mematangkan langkah antisipasi kerawanan menjelang dan pasca-Natal 2025 serta Tahun Baru 2026 (Nataru).
Rakor yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (8/12/2025), ini fokus pada kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi dan pengamanan, sekaligus menegaskan solidaritas daerah terhadap korban bencana di Sumatera.
Rakor ini dihadiri lengkap oleh seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kepala Daerah se-Sultra, termasuk Kapolda Sultra, Danrem 143/HO, Danlanal Kendari, Danlanud, Kepala BMKG Sultra, Ka Bulog Kanwil Sultra, serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tenggara.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra menunjukkan solidaritas mendalam bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
“Pemprov Sultra mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp 1,5 miliar bagi korban bencana di tiga provinsi tersebut,” ungkap Gubernur ASR.
Bantuan ini bersumber dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov Sultra, di mana setiap provinsi akan menerima masing-masing senilai Rp 500 juta.
Gubernur menambahkan, ia juga akan memberikan donasi secara pribadi dan mengajak para bupati/walikota, serta seluruh masyarakat Sultra untuk menyisihkan kelebihan hartanya.
Sebagai bentuk dukungan moral, Gubernur mengajak seluruh peserta rakor menundukkan kepala sejenak untuk mendoakan masyarakat yang terdampak. “Semoga masyarakat Sumut, Sumbar, dan Aceh diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Semoga kondisi di sana segera pulih,” ujarnya.
Dukungan logistik juga datang dari TNI. Komandan Lanud Haluoleo Kolonel Pnb Tarmuji Hadi Susanto menyatakan kesiapan pihaknya dalam pendistribusian bantuan.
“Kami sudah menyiapkan satu pesawat Hercules. Siapapun yang ingin menyalurkan bantuan kemanusiaan, dalam bentuk apapun, dapat membawanya ke Lanud Halu Oleo dan kami akan mengantarkannya,” tutur Danlanud.
Dalam rakor tersebut diungkapkan bahwa curah hujan di wilayah Sultra diprediksi akan mengalami peningkatan signifikan pada periode akhir Desember 2025 hingga Mei 2026 mendatang.
Gubernur meminta seluruh pihak, terutama bupati dan walikota, agar bersikap proaktif dalam melakukan langkah kontingensi dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi (banjir, longsor, dan tsunami).
“Kita tidak meminta, tetapi apabila nanti terjadi bencana hidrometeorologi di Sulawesi Tenggara, maka tidak boleh ada kepala daerah yang meninggalkan daerahnya, terutama daerah yang terdampak. Kalau perlu saya akan menginap di wilayah tersebut,” tegas Gubernur Andi Sumangerukka.
Instruksi tegas Gubernur lainnya adalah pemasangan stiker atau plang peringatan dini di rumah-rumah warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Instruksi khusus juga diberikan kepada BMKG Sultra agar menerapkan sistem “jemput bola” dalam penyebaran informasi cuaca.
Sejumlah instansi, mulai dari BMKG, BPBD, Basarnas, Bulog, hingga sektor kesehatan dan perhubungan turut menyampaikan kesiapan menghadapi Nataru dan potensi bencana hidrometeorologi.
Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra, Benhur Ngkaimi, melaporkan stok beras Sultra masih aman sebanyak 70 ribu ton. Sementara Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, memaparkan kesiapsiagaan kota yang telah mengaktifkan Layanan 112 selama 24 jam dengan target penindakan urgensi maksimal 20 menit. Inflasi Kota Kendari juga berada di angka aman, yakni 2,78%.
Di akhir rakor, unsur pimpinan forkopimda juga sepakat menyusun Prosedur Tetap (Protap) Kewilayahan, pembentukan organisasi satgas, sekaligus membentuk wadah komunikasi untuk bersinergi dan berkoordinasi dalam menegaskan peran masing-masing pihak sebagai bentuk kesiapsiagaan daerah.
Gubernur ASR memberikan batas waktu yang ketat. “Saya kasih waktu Pak Sekda untuk menyusun ini, saya kasih waktu satu minggu ke depan itu sudah ya… saya kasih waktu 1 minggu sudah harus jadi apa yang tadi disampaikan,” pungkas Gubernur ASR. (red)
