KENDARI – Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Apt. Dra. Hj. Harmawati Kadir, M.Kes, kembali menggelar reses perdananya di Perumahan Kendari Permai, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Minggu (2/2).
Dalam pertemuan tersebut, ia menyerap berbagai aspirasi warga, mulai dari layanan kesehatan, perbaikan jalan, hingga penerangan umum.
Reses yang dihadiri Lurah Padaleu, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan puluhan warga—yang didominasi oleh kaum ibu—menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Warga mengeluhkan minimnya penerangan jalan yang berdampak pada keamanan lingkungan, jalan yang rusak, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, khususnya kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang belum merata.
“Banyak warga yang masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena belum terdaftar dalam program KIS. Kami berharap pemerintah daerah dapat lebih serius dalam memperhatikan hal ini,” ungkap salah seorang warga.
Menanggapi aspirasi tersebut, Harmawati Kadir menegaskan komitmennya untuk membawa berbagai permasalahan itu ke dalam pembahasan di DPRD Sulawesi Tenggara. Ia menilai bahwa perbaikan infrastruktur dan peningkatan layanan kesehatan merupakan hak dasar yang harus diperjuangkan.
“Kami akan mengawal dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat ini agar bisa direalisasikan. Kesehatan dan kesejahteraan sosial adalah prioritas utama yang harus mendapatkan perhatian lebih,” ujar Harmawati.
Selain menampung aspirasi warga, mantan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Sulawesi Tenggara itu juga memberikan edukasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Harmawati mengingatkan bahwa Indonesia saat ini memiliki 221 kawasan rawan narkoba yang dikategorikan dalam tingkat bahaya, waspada, dan siaga.
“Kita tidak boleh membiarkan narkoba menghancurkan generasi bangsa. Orang tua harus menjadi benteng utama dalam melindungi anak-anak mereka dari bahaya ini. Keluarga yang kuat akan menjadi pondasi bagi ketahanan masyarakat,” tegasnya.
Reses ini menjadi ruang interaksi langsung antara legislatif dan masyarakat, sekaligus wadah untuk mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Harmawati berharap, melalui komunikasi yang baik dengan warga, setiap kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat Kendari, khususnya di wilayah Padaleu. (red)
Tinggalkan Balasan