Kendari, — Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Tingkat Nasional ke-28 tahun 2025 di Sulawesi Tenggara (Sultra) menghadapi dilema serius yang melibatkan polemik alokasi dana, meskipun event akbar yang dijadwalkan dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 11 Oktober 2025 ini menelan total biaya Rp 15 miliar.
Permasalahan mencuat dari keluhan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sultra, Saido Bonsai, yang mengeluhkan kondisi minus anggaran di pos operasional.
Saido Bonsai merinci, dari total dana Rp 15 miliar, Rp 7,5 miliar dialokasikan untuk Event Organizer (EO) dan Rp 7 miliar untuk operasional Kesra.
Namun, ia menegaskan adanya pemangkasan. “Memang lagi minus anggaran. Minus anggaran banyak yang tidak dianggarkan, dipotong-potong. Pakaian saja ini banyak yang tidak diberi,” ujar Saido, secara spesifik menyoroti anggaran konsumsi selama latihan para penari kolosal dan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) Sultra yang terancam defisit.
Ironi manajemen anggaran ini diperparah oleh sikap EO pelaksana teknis acara, PT. Argo Pesona Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) dan Advertising.
Meskipun mendapatkan alokasi hingga Rp 7,5 miliar, pihak PT. Argo Pesona Indonesia saat dikonfirmasi awak media menyatakan bahwa mereka tidak menerima anggaran khusus untuk Publikasi dari panitia.
Keterangan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritas manajemen di tengah kebutuhan sosialisasi yang masif bagi event berskala nasional.
Dampak dari “minus anggaran” yang disorot Biro Kesra Sultra terasa langsung di lapangan, namun kekurangan ini ditambal oleh inisiatif pribadi Ketua TP PKK Sultra.
Kebutuhan dasar seperti makan siang para penari kolosal dan Paskibraka selama latihan intensif dipenuhi berkat inisiatif langsung dari Ketua TP PKK Sultra Arinta Andi Sumangerukka.
“Iyeee ibu Gub memang yang bantu mereka makan siang,” ujar salah satu orang tua Penari kolosal.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih menunggu konfirmasi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, terkait kebijakan ketiadaan anggaran publikasi dan polemik defisit dana operasional, namun pihak Sekda Sultra belum memberikan tanggapan resmi. (red)
