KENDARI, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) segera mengambil langkah tegas merespons bentrokan fisik yang melibatkan dua kelompok warga di area bekas perkebunan PT Sampewali, Desa Analere, Kabupaten Bombana. Konflik ini menjadi agenda utama Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra yang digelar di Kendari, Sabtu (13/9/2025).
Gubernur Sultra, Mayor Jenderal TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa rapat Forkopimda—yang dihadiri lengkap oleh Danrem, Kajati, Kapolda, Danlanal, Danlanud, Ketua Pengadilan, dan BPN—rutin dilaksanakan sebagai langkah antisipasi gejolak sosial. Insiden di Bombana menjadi bukti nyata pentingnya soliditas pimpinan daerah.
Kapolda Sultra, Inspektur Jenderal Polisi Didik Agung Widjanarko, menegaskan bahwa bentrokan tersebut adalah murni tindak pidana. Pihaknya berjanji akan menindak tegas para pelaku dan meminta semua pihak untuk tidak memprovokasi.
“Kami akan melakukan proses tegas kepada pelaku. Pihak-pihak lain tidak usah memprovokasi, serahkan penegakan hukum kepada kami. Siapa yang bersalah pasti akan kami proses seadil-adilnya. Kita jaga bersama ketertiban dan kenyamanan masyarakat,” ujar Kapolda.
Status Lahan dan Peninjauan Regulasi
Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sultra, Ir. Rahmat, turut menjelaskan duduk perkara status lahan sengketa. Ia menerangkan bahwa lahan yang bermasalah di Dusun Sampewali masuk dalam kawasan Area Penggunaan Lain (APL), meskipun secara keseluruhan statusnya adalah tanah kehutanan seluas 24.000 hektar.
Menanggapi hal ini, Gubernur Andi Sumangerukka menyatakan bahwa jika konflik menyentuh ranah hukum, penanganannya diserahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan dan Polda. Sementara itu, pemerintah provinsi akan meninjau dari sisi regulasi. “Kami akan melihat dari sudut regulasi, dan jika memang diperlukan regulasi bersama, kita akan buatkan,” katanya.
Langkah Pengamanan dan Kronologi Bentrokan
Untuk mencegah gejolak susulan, aparat keamanan telah menambah personel di lokasi, melibatkan satu kompi Brimob, 55 personel Polres, satu peleton dari Batalyon 725, serta 21 personel dari Koramil.
Sebelumnya, pada Jumat (12/9/2025), ketegangan memuncak di Desa Analere, Kecamatan Poleang Barat, Bombana. Bentrokan fisik yang dipicu sengketa lahan perkebunan sawit ini melibatkan dua kelompok warga dan mengakibatkan beberapa korban luka. Peristiwa pecah setelah sekitar 70 warga dari Kolaka mendatangi area eks perkebunan, memicu perkelahian terbuka. Konflik ini diduga kuat dipicu oleh klaim hak atas pengelolaan lahan yang telah lama terbengkalai. (ADV)
