KOLAKA, – Sebuah insiden kebakaran hebat melanda fasilitas smelter Merah Putih milik PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Desa Tolawe Ponre, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada Senin sore (4/8/2025). Api dengan cepat menjalar ke beberapa bagian pabrik yang saat ini sedang dalam tahap uji kelayakan atau commissioning.
Berdasarkan rekaman video amatir yang beredar luas di media sosial, asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi dari area pabrik. Dalam video berdurasi 34 detik, api tampak menyala di sejumlah titik, diiringi suara kepanikan para pekerja. Rekaman lain yang lebih luas menunjukkan insiden ini terjadi sekitar pukul 16.00 WITA.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Ceria Group, perusahaan tambang nikel yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) ini. Penyebab pasti kebakaran, dugaan adanya korban jiwa, serta nilai kerugian material masih belum diketahui.
Insiden kebakaran ini memicu respons dari kalangan pemuda lokal. Fadil Musaffar, mahasiswa asal Kecamatan Wolo yang menjabat Koordinator Wilayah Tiga Dewan Eksekutif Mahasiswa PTKI se-Indonesia, menilai peristiwa ini bukan kejadian tunggal, melainkan merupakan kelanjutan dari pola kelalaian yang berulang di perusahaan tersebut.
“Belum juga diresmikan, sudah insiden lagi. Ini bukti bahwa keselamatan kerja di PT CNI masih sangat lemah,” ujar Fadil saat dimintai tanggapan. Ia menambahkan, warga Wolo tidak bisa terus menjadi saksi bisu dari proyek yang berulang kali menghadirkan bahaya.
Fadil juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi pada Januari 2025, saat seorang pekerja terjatuh dari ketinggian. Saat itu, Fadil telah mendesak manajemen perusahaan untuk memperbaiki seluruh sistem keselamatan kerja. Dengan terjadinya kebakaran ini, ia menilai tidak ada pembenahan berarti yang dilakukan oleh pihak CNI.
Menurut Fadil, kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap operasional PT CNI, terutama sistem manajemen risiko dan perlindungan keselamatan kerja. Ia mendesak agar instansi pemerintah, mulai dari Dinas Ketenagakerjaan hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), segera melakukan audit yang menyeluruh dan terbuka kepada publik.
“Sudah saatnya ada transparansi. Kami menuntut audit terbuka, evaluasi dari pihak independen, dan penyampaian hasil investigasi ke publik,” tegas Fadil.
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya bersama elemen mahasiswa di Sulawesi Tenggara akan mengawal ketat kasus ini. Ia tidak menutup kemungkinan akan adanya aksi solidaritas atau advokasi hukum jika perusahaan dan pemerintah tidak menunjukkan itikad baik. **
