Kendari – Pemerintah Kota Kendari resmi memulai proses pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara.
Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, menyambut langsung tim pemeriksa dalam acara entry meeting di Ruang Rapat Wali Kota, Kamis (2/4/2026). Siska menegaskan bahwa audit ini bukan sekadar rutinitas, melainkan momentum evaluasi menyeluruh.
Dalam arahannya, Siska meminta seluruh jajaran perangkat daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi tim BPK. Ia menegaskan tidak boleh ada temuan yang ditutup-tutupi selama proses pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung selama 35 hari kerja ke depan.
“Pemeriksaan ini bukan hanya kewajiban, tapi sarana evaluasi dan perbaikan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik. Saya minta sampaikan secara terbuka, jangan ada yang disembunyikan,” tegas Siska Karina Imran.
Wali Kota juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bersikap kooperatif. Ia bahkan meminta tim BPK melaporkan langsung kepadanya jika ada jajaran yang menghambat proses audit.
“Kalau ada yang tidak kooperatif atau tidak mendukung, silakan langsung sampaikan ke saya. Tidak perlu melalui prosedur berlapis agar saya bisa langsung evaluasi,” ujarnya lugas.
Siska juga mengingatkan para kepala dinas untuk memberikan jawaban berdasarkan kondisi riil pelaksanaan kegiatan tahun 2025, bukan sekadar jawaban normatif. Hal ini bertujuan agar audit berjalan objektif dan menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran.
Sementara itu, Penanggung Jawab Tim BPK RI Perwakilan Sultra, La Ode Muhammad Falihin, menjelaskan fokus pemeriksaan kali ini adalah kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta keandalan dokumen pendukung.
“Yang kami lihat adalah apa yang sudah dilakukan, bukan yang akan dilakukan. Jadi semua harus bisa dibuktikan dengan dokumen yang memadai,” jelas Falihin.
Melalui audit ini, Pemkot Kendari berharap dapat mempertahankan kualitas laporan keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Bumi Halo Sultra.
Tinggalkan Balasan