KENDARI – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tenggara, Sukanto Toding, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam kondisi aman di bulan Ramadan dan Idulfitri 2026.
Dalam wawancara dengan wartawan Perdetiknews, Sukanto menegaskan stok komoditas utama seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya masih tersedia dan tidak mengalami kelangkaan.
“Stok kita aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau ada kenaikan harga, patut diduga itu karena spekulasi atau permainan di tingkat pedagang,” kata Sukanto, Senin 2 Maret 2026.
Sukanto menjelaskan, ketersediaan bahan pokok strategis di Sultra didukung distribusi dari Perum Bulog yang memiliki cadangan stok mencukupi, bahkan hingga tahun depan.
Menurutnya, mekanisme distribusi pangan melalui Bulog dilakukan dengan menyerap hasil panen petani untuk menjaga harga di tingkat produsen.
Selanjutnya, stok dilepas ke pasar saat masa non-panen guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
“Bulog menyerap saat panen untuk melindungi harga petani. Ketika bukan masa panen, stok dilepas ke pasar agar harga tetap terkendali. Kalau harga melebihi ketentuan, pemerintah bisa melakukan operasi pasar,” ujarnya.
Meski secara umum harga relatif stabil, Sukanto menilai komoditas daging sapi berpotensi mengalami kenaikan signifikan menjelang Lebaran.
Ia menduga lonjakan harga daging tidak sepenuhnya disebabkan keterbatasan pasokan, melainkan adanya kesepakatan harga di antara kelompok pedagang.
“Pasokan sebenarnya tersedia, tetapi ada praktik yang menurut saya kurang bijak karena ada kesepakatan menaikkan harga. Ini yang perlu diawasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak dapat menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas tertentu seperti daging karena bukan termasuk kebutuhan pokok yang wajib diatur harganya.
Disperindag Sultra juga menemukan adanya selisih harga antara distributor dan pengecer di lapangan.
Di kawasan Pasar Andonohu, misalnya, terdapat perbedaan harga sekitar Rp200 hingga Rp300 antara distributor dan kios pengecer meskipun jaraknya hanya sekitar 500 meter.
Menurut Sukanto, akumulasi kenaikan kecil di berbagai titik tersebut berkontribusi terhadap inflasi daerah yang tercatat oleh tim pengendalian inflasi.
“Kenaikan kecil di banyak tempat itu yang memicu inflasi. Karena itu pengawasan distribusi terus dilakukan,” katanya.
Untuk menekan lonjakan harga dan menjaga daya beli masyarakat, Disperindag Sultra menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain pasar murah, operasi pasar, serta penyediaan outlet bahan pokok sebagai pembanding harga.
Program pasar murah digelar 10 hari sebelum Ramadan dan 10 hari menjelang Idulfitri sebagai acuan harga bagi masyarakat dan pelaku pasar.
“Kita jadikan pasar murah sebagai patokan harga. Kalau ada yang jauh melebihi HET, kita lakukan operasi pasar,” ujar Sukanto.
Selain itu, distributor besar di Sultra juga diminta berkomitmen menjaga pasokan dan stabilitas harga bahan pokok.
Pengawasan Produk dan Parcel Lebaran
Pengawasan tidak hanya difokuskan pada harga dan stok, tetapi juga keamanan produk yang beredar di masyarakat.
Menjelang Lebaran, Disperindag meningkatkan pengawasan terhadap produk dalam paket parsel untuk memastikan tidak ada barang kedaluwarsa.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari perlindungan konsumen sekaligus memastikan kualitas barang yang beredar di pasaran tetap terjamin.
Pengawasan Elpiji dan Distribusi Energi
Di sektor energi, Disperindag Sultra memastikan pasokan gas elpiji 3 kilogram tetap stabil tanpa kenaikan harga signifikan.
Namun, pihaknya menemukan sekitar delapan kasus penyelewengan distribusi sejak tahun lalu hingga Februari 2026, termasuk pengiriman gas bersubsidi ke luar daerah.
Terhadap pelanggaran tersebut, Disperindag telah memberikan teguran hingga merekomendasikan pencabutan izin operasional pangkalan yang terlibat.
Sementara itu, terkait pengawasan BBM subsidi, Sukanto menegaskan kewenangan utama berada pada dinas teknis bidang energi.
Disperindag hanya menangani aspek perlindungan konsumen apabila terdapat aduan masyarakat terkait tata niaga.
Sukanto menegaskan pemerintah daerah terus memperkuat pengawasan distribusi dan harga bahan pokok untuk menjaga stabilitas pasar serta melindungi masyarakat dari praktik spekulasi.
“Kami terus memantau perkembangan harga setiap minggu. Prinsipnya, pasokan harus tersedia dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat,” katanya. (red)
Tinggalkan Balasan