Irmawati Kawal Aspirasi Warga Puwatu, Siapkan Langkah Konkret Atasi Banjir

Dalam pertemuan tersebut, massa aksi yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga mengajukan tuntutan kepada DPRD untuk segera mengevaluasi dan menghentikan pembangunan perumahan di Kota Kendari.

Mereka menuding aktivitas pengembang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan dan terjadinya banjir.

“Sebagai langkah awal, melalui Sub Bagian Aspirasi, kami akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik,” ujar Irmawati.

Irmawati menjelaskan bahwa penanganan masalah banjir di Kecamatan Puwatu bukan pertama kali menjadi perhatian DPRD.

Pada 29 Juli 2024, DPRD telah menggelar RDP yang menghasilkan kesepakatan bersama antara warga terdampak, pengembang perumahan, dan pemerintah.

Salah satu poin penting adalah kewajiban pengembang untuk membangun infrastruktur pendukung seperti drainase, talud, dan kolam retensi.

Namun, hingga kini, keluhan warga masih terus muncul, sehingga Irmawati menilai perlu adanya pengawasan lebih ketat terhadap implementasi kesepakatan tersebut.

“DPRD Kota Kendari akan mengawal rekomendasi yang telah disepakati bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta memastikan para pengembang memenuhi tanggung jawab sosial mereka,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Irmawati menegaskan bahwa dirinya akan terus berjuang untuk memastikan warga mendapatkan solusi yang konkret dan berkelanjutan.

Ia juga mengimbau agar semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan pengembang, bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini.

“Kami tidak hanya ingin mendengar, tetapi juga melihat langkah nyata dari semua pihak agar banjir tidak lagi menjadi momok bagi warga Puwatu,” tutup Irmawati. (Red)