KOLAKA, – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara menengarai adanya praktik mafia logistik dan permainan harga di tingkat distributor di balik melonjaknya angka inflasi Kabupaten Kolaka.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di Bumi Mekongga tersebut meroket hingga 7,77 persen pada Februari 2026, menjadikannya yang tertinggi di wilayah Sulawesi Tenggara.
Wakil Ketua Kadin Sultra, Sastra Alamsyah, menyatakan angka tersebut sangat tidak wajar jika dibandingkan dengan daerah tetangga seperti Kabupaten Konawe.
Padahal, kedua daerah tersebut memiliki karakteristik ekonomi serupa sebagai pusat hilirisasi industri pertambangan nikel.
“Konawe bisa di angka 3,3 persen, sementara Kolaka mencapai 7,7 persen. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, ada apa dengan Kolaka?” ujar Sastra saat ditemui di sela-sela Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Kecamatan Pomalaa, Sabtu, 7 Maret 2026.
Sastra mengungkapkan, hasil pantauan acak di lapangan menunjukkan adanya deviasi harga yang cukup ekstrem pada komoditas pokok.
Salah satu yang paling mencolok adalah harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Kami temukan beras SPHP dijual hingga Rp 70 ribu per karung, padahal harga dari Bulog itu Rp 62 ribu. Ini jelas ada permainan harga yang tidak masuk akal di tingkat bawah,” kata Sastra mewakili Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang.
Selain pangan, sektor energi juga menjadi sorotan tajam. Kadin menerima laporan dari masyarakat mengenai harga gas LPG 3 kilogram di tingkat pangkalan yang menembus Rp 25 ribu—jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 19 ribu. Bahkan di tingkat pengecer, harga dilaporkan menyentuh angka Rp 50 ribu per tabung.
Sastra menilai, tingginya inflasi yang hampir menyentuh angka 8 persen ini merupakan sinyal bahaya bagi stabilitas sosial di Kolaka.
Ia menduga ada rantai distribusi yang tersumbat atau sengaja dimonopoli oleh kartel tertentu demi kepentingan suplai ke industri besar, sehingga mengabaikan kebutuhan masyarakat sipil.
“Analisis kami, ada permainan di bawah, entah itu di distributor atau pangkalan. Kami berharap Satgas Pangan segera melakukan intervensi dan audit menyeluruh. Jangan sampai terjadi konflik sosial karena masyarakat sudah tidak mampu lagi membeli kebutuhan pokok,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa langkah intervensi seperti pasar murah hanyalah solusi jangka pendek atau “obat penawar” sementara.
Menurut Sastra, akar masalahnya terletak pada mafia logistik yang mengendalikan pasokan barang. (red)
Tinggalkan Balasan