JAKARTA — Proses tender proyek di Kabupaten Buton Selatan (Busel), Sulawesi Tenggara, kembali menjadi sorotan. Koalisi Mahasiswa Anti Rasuah (MAR) menduga adanya permainan kotor yang melibatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Bupati Busel, Adios.
Dilansir dari Liputan360.com, Koordinator MAR, Ramadhan, menyatakan bahwa ada indikasi kuat ULP Busel sengaja merekayasa tender dengan menggugurkan perusahaan yang seharusnya menang. Menurutnya, praktik ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan sudah masuk ranah pidana.
“Ini jelas bukan sekadar pelanggaran etika, tapi sudah masuk ranah pidana,” kata Ramadhan, dikutip dari sumber yang diterima redaksi.
Lebih lanjut, MAR menuding Bupati Adios dan oknum di ULP telah bersekongkol untuk memenangkan perusahaan tertentu. Dugaan ini diperkuat oleh sejumlah kejanggalan teknis, di mana pemenang tender yang sah seringkali digugurkan tanpa alasan jelas, sementara pengumuman pemenang sering ditunda dan tiba-tiba diumumkan dengan hasil yang berbeda.
MAR juga menyebut sosok berinisial ID, yang diduga sebagai “operator” proyek dan orang dekat Bupati, sebagai kunci dari praktik curang ini. Konon, perusahaan yang ingin memenangkan lelang harus melalui ID.
Menanggapi hal ini, MAR berencana melaporkan Bupati Adios, Kepala ULP Busel, dan ID ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 September 2025. Laporan ini didasari dugaan adanya pelanggaran hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi.
Hingga berita ini ditulis, pihak ULP Busel belum memberikan komentar terkait tudingan tersebut.
