Kendari, – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara melaksanakan Entry Meeting dengan Pemerintah Kota Kendari pada Rabu (30/10/2024). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota ini bertujuan untuk memulai pemeriksaan kinerja terinci atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mendukung pembangunan nasional untuk Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I 2024.
Amir Hasan, Asisten I Setda Kota Kendari yang mewakili Penjabat Wali Kota Kendari, menekankan pentingnya penyampaian dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada tim BPK. “Pemeriksaan ini merupakan permintaan dari pusat, yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dengan tema dan tujuan yang sama, yaitu untuk menilai penyebab terjadinya permasalahan dalam pengelolaan APBD,” ungkap Amir.
Lebih lanjut, Amir menegaskan bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk menyerahkan dokumen terkait. “Jika saya tidak salah, sepertinya hari ini adalah hari terakhir dokumen untuk diserahkan,” ujarnya.
Sementara itu, Restu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, menjelaskan bahwa tim akan meminta dokumen serta keterangan terkait periode tahun 2023 hingga 2024. “Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai penyebab atas permasalahan yang terjadi di Kota Kendari. Kami telah menemukan beberapa masalah dan hari ini kami akan mendalami lebih lanjut untuk memahami akar permasalahan yang ada,” katanya.
Restu juga berharap adanya dukungan dari Pemerintah Kota Kendari untuk memberikan dokumen, keterangan, dan informasi secara lengkap. “Dukungan ini sangat penting agar kami dapat melaksanakan pemeriksaan dengan baik,” imbuhnya.
Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung selama 30 hari, mulai dari 30 Oktober hingga 30 November 2024, dan diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai pengelolaan APBD di Kota Kendari. (red)
Tinggalkan Balasan