KENDARI, PERDETIKNEWS.COM — Sentilan anggota DPR RI Ridwan Bae terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka (ASR) dibalas kritik tajam eRBe (Ridwan Badallah).

Melalui kanal eRBe Bersuara, ia mempersoalkan etika komunikasi Ridwan Bae sekaligus mempertanyakan hasil perjuangannya sebagai wakil rakyat di Senayan.

Polemik itu mencuat setelah beredar video dengan keterangan yang menyebut Ridwan Bae meminta gubernur tidak terlalu banyak “tidur di meja” dan lebih aktif turun ke lapangan, beberapa waktu lalu.

eRBe menilai ungkapan tersebut tidak patut disampaikan seorang politisi senior. Ia mengingatkan pengalaman Ridwan Bae sebagai mantan bupati dan anggota DPR RI yang semestinya menjadi bekal untuk menyampaikan kritik secara terukur.

Dalam tanggapannya, eRBe membandingkan cara penyampaian tersebut dengan bahasa pengunjuk rasa.

Ia bahkan menggunakan ungkapan “kedunguan berpikir” untuk mengecam penilaian bahwa gubernur terlalu banyak tidur.

eRBe juga menyebut tudingan itu sebagai hoaks. Menurutnya, kegiatan ASR dalam mengawal pembangunan dan menemui masyarakat tidak bisa diabaikan ketika menilai kinerja pemerintah provinsi.

eRBe mengangkat sejumlah kegiatan ASR sebagai dasar pembelaannya. Salah satunya kunjungan gubernur dalam program penanganan rumah tidak layak huni di Buton Selatan.

Menurut eRBe, kehadiran gubernur di tengah masyarakat memperlihatkan perhatian terhadap kebutuhan dasar warga.

Ia menilai kegiatan tersebut perlu dilihat sebelum melontarkan tudingan bahwa ASR tidak aktif turun ke lapangan.

Di bidang pendidikan, eRBe menyinggung program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Ia mengaitkan kehadiran program tersebut dengan komunikasi dan koordinasi gubernur bersama pemerintah pusat.

eRBe juga menyebut perhatian ASR terhadap transportasi dan pelayanan kesehatan masyarakat kepulauan. Dalam tanggapannya, ia mengangkat pembenahan pelabuhan penyeberangan serta kebutuhan armada pelayanan kesehatan laut untuk wilayah seperti Buton Selatan dan Batu Atas.

Baginya, pekerjaan pemerintah daerah perlu dinilai dari upaya menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang menghadapi keterbatasan akses antarpulau.

Pembelaan terhadap ASR disertai kritik balik kepada Ridwan Bae. eRBe mempertanyakan perkembangan rencana pembangunan penghubung daratan Kendari dan Pulau Muna yang selama ini diperjuangkan anggota DPR RI tersebut.

Ia meminta hasil perjuangan di tingkat pusat turut dijelaskan kepada masyarakat. Menurutnya, tuntutan agar gubernur menunjukkan hasil kerja juga berlaku bagi wakil rakyat di Senayan.

eRBe turut membawa pembicaraan pada masa kepemimpinan Ridwan Bae sebagai Bupati Muna.

Ia menyinggung persoalan kayu jati di Raha serta perkembangan rencana kereta api di Sulawesi sebagai hal yang, menurutnya, perlu dijelaskan kepada publik.

Dalam tanggapan itu, eRBe tidak memerinci dokumen atau perkembangan resmi dari persoalan-persoalan yang disinggungnya tersebut.

eRBe kemudian mengemukakan pandangannya mengenai ketegasan ASR dalam pengelolaan pemerintahan.

Ia menggunakan istilah ‘mister clean‘ untuk menggambarkan kepemimpinan gubernur yang dinilainya membatasi ruang tawar-menawar kepentingan dalam proyek pemerintah.

Ia menduga sikap tersebut menimbulkan ketidaksukaan dari pihak tertentu. Pernyataan mengenai motif kritik itu merupakan penilaian eRBe dalam pembelaannya terhadap gubernur.

Perdebatan juga berlangsung di kolom komentar video Ridwan Bae. Dalam tangkapan layar yang diterima Perdetiknews.com, sejumlah akun mempertanyakan kontribusinya bagi daerah.

“Bicara terus juga ini apa yang sdh andalakukan untuk daerah juga,” tulis akun Keyzer.

Pertanyaan serupa disampaikan akun omsengketa. “Apa juga yg kamu berikan kepada Sulawesi tenggara,” tulisnya.

Akun ochied juga meminta Ridwan Bae menunjukkan kontribusinya. Komentar tersebut dibalas akun johan liebert yang menyatakan sudah banyak kontribusi diberikan kepada Sultra.

Dukungan kepada ASR muncul melalui akun HN. Sementara akun omsengketa menuliskan harapan agar ASR memimpin dua periode.

Namun, tanggapan dalam tangkapan layar itu tidak satu suara. Akun hompimpa menulis, “Betul sekali pak RB.” Akun Tabur Tuai juga mengkritik kinerja ASR.

Di tengah silang pendapat tersebut, akun andi.tony meminta para pejabat menjalankan tanggung jawab masing-masing.

“MASING2 PUNYA TUGAS….KERJAKAN…BIAR RAKYAT YANG MENILAI,” tulisnya.

Di tengah polemik tersebut, ASR mengunjungi SMA Unggul Garuda Baru di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Selasa (20/10/2026).

Ia berdialog dengan siswa mengenai proses seleksi, kegiatan belajar, dan cita-cita mereka. Sebanyak 12 siswa asal Sultra menjadi bagian dari 76 siswa angkatan pertama sekolah tersebut.

ASR menekankan pentingnya kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Ia berharap para siswa kelak ikut membangun daerah melalui ilmu yang diperoleh.

Sekolah Garuda merupakan program pemerintah pusat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Pemprov Sultra menyediakan lahan sekitar 20 hektare, sedangkan pembangunan dilaksanakan pemerintah pusat.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyebut pembelajaran telah berlangsung sejak Juli 2026 untuk tahun ajaran 2026/2027.

Dalam publikasi resmi pada 17 Oktober 2026, kementerian melaporkan pembangunan fisik sekolah mencapai sekitar 89 persen.

Sekolah tersebut juga mengikuti kegiatan open house untuk memperkenalkan fasilitas, program pendidikan, dan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2027/2028.

Di sektor perumahan, ASR meminta pemerintah kabupaten dan kota mengawal bantuan agar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Arahan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sultra, Senin (12/10/2026).

Pada tahun anggaran 2026, pemerintah pusat mengalokasikan 10.742 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Sultra.

Pemprov Sultra juga mengalokasikan Rp30 miliar melalui APBD untuk penanganan 602 unit rumah di 17 kabupaten dan kota.

“Kalau ingin menyelesaikan masalah kesejahteraan, maka kita harus memulai dari rumah. Maka selesaikanlah dulu rumah,” kata ASR.

ASR meminta kepala daerah membantu menyelesaikan kendala administrasi, teknis, dan status lahan. Persoalan di luar kewenangan kabupaten dan kota diminta diteruskan kepada pemerintah provinsi untuk dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Pengawalan pendidikan dan perumahan tersebut berada dalam lingkup pembangunan yang diangkat eRBe saat membela ASR.

Ia meminta kegiatan gubernur diperhitungkan dalam penilaian publik, sembari menagih kejelasan hasil perjuangan Ridwan Bae di Senayan.

Editor: Ixan