KEPULAUAN RIAU — Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kepulauan Riau (Kepri) masih berada di angka 47,24 persen. Kondisi ini menjadi perhatian Tim Pembina Samsat Nasional yang mendorong penguatan sinergi untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus mendukung kemandirian fiskal daerah.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Samsat Kepulauan Riau bertema “Arah Kebijakan dan Strategi Optimalisasi PKB dan BBNKB serta Penguatan Sinergi Tim Pembina Samsat dalam Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah” di Kepulauan Riau, Senin (5/10/2026).
Komisaris Utama Jasa Raharja, Irjen Pol. (Purn) Aan Suhanan, mengatakan kepatuhan membayar pajak kendaraan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administrasi. Menurutnya, kepatuhan tersebut juga menjadi bagian dari budaya tertib dalam ekosistem transportasi.
“Karena keselamatan transportasi ini sangat ditentukan oleh kepatuhan, salah satunya kepatuhan terhadap pembayaran pajak. Ketika masyarakat sudah patuh terhadap pengesahan STNK, pembayaran SWDKLLJ, pembayaran pajak, ini sudah bisa dipastikan masyarakat tersebut patuh terhadap aturan yang ada,” ujar Aan.
Berdasarkan data Jasa Raharja, tingkat kepatuhan kendaraan secara nasional masih berada di bawah 50 persen. Di Kepri, kepatuhan tercatat 47,24 persen dari sekitar 800 ribu kendaraan.
Di sisi lain, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan hingga September 2026 pihaknya telah menyerahkan santunan sekitar Rp2,60 triliun secara nasional. Sementara di Kepri, santunan yang telah disalurkan mencapai Rp18,75 miliar.
Menurut Awaluddin, angka tersebut bukan sekadar persoalan nominal santunan, tetapi menunjukkan peran Jasa Raharja dalam ekosistem perlindungan masyarakat.
Ia mengatakan peningkatan kepatuhan membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Masih ada kelompok masyarakat yang belum memahami kewajiban membayar pajak kendaraan maupun melakukan pengesahan STNK setelah membeli kendaraan.
Karena itu, edukasi dan sosialisasi dinilai perlu terus diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak.
“Edukasi dan sosialisasi perlu terus diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak dan menyesuaikan pendekatan dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran,” kata Awaluddin.
Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Misni mengatakan optimalisasi perpajakan tidak semata-mata mengejar peningkatan pendapatan daerah. Kualitas pelayanan dan kesadaran masyarakat terhadap hak serta kewajibannya juga menjadi bagian penting.
Menurutnya, keberhasilan Samsat tidak cukup hanya dilihat dari penerimaan pajak. Masyarakat juga harus mendapatkan pelayanan yang nyaman dan mudah.
“Keberhasilan Samsat ini tidak hanya diukur dari masyarakat yang terkumpul, tetapi juga bagaimana dari pelayanan pajak yang kita berikan,” ujar Misni.
Ia menambahkan, karakteristik Kepri sebagai wilayah kepulauan membuat pola pelayanan dan sosialisasi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Peran pemerintah kabupaten dan kota pun dinilai penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja daerah di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurutnya, PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi salah satu sumber kontribusi penting bagi pendapatan pemerintah provinsi.
“Pendapatan dengan kontribusi terbesar di provinsi itu di PKB dan BBNKB. Jadi penting sekali kita untuk mengoptimalkan PKB dan BBNKB di semua provinsi, termasuk di Kepulauan Riau,” kata Agus.
Ia juga menyoroti penerapan opsen pajak yang membuat pemerintah kabupaten dan kota memiliki peran lebih besar dalam mengoptimalkan penerimaan.
Dengan skema tersebut, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai semakin penting.
“Dengan daerah kabupaten/kota dengan model opsen yang ada sekarang, inilah yang mengharuskan sinergi dan kolaborasi. Karena kalau dulu tidak pakai opsen, kabupaten/kota menunggu pembagian atau bagi hasilnya dari provinsi. Kalau sekarang kabupaten/kota langsung dapat bagian dari provinsi. Oleh karena itu kabupaten/kota juga harus aktif,” ujarnya.
Sejumlah daerah juga disebut telah membangun kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota melalui skema co-sharing untuk memperkuat optimalisasi penerimaan.
Rangkaian Rakor Samsat Kepri kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Samsat Batam Centre. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat langsung pelayanan Samsat sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi.
Melalui Rakor tersebut, Tim Pembina Samsat Nasional mendorong penguatan pelayanan, edukasi masyarakat, validasi data, serta kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian dan Jasa Raharja.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat, memperkuat penerimaan daerah, sekaligus menjaga keberlanjutan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas. (red)
Tinggalkan Balasan