TANGERANG – Indonesia Financial Group (IFG) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk memperkuat sinergi di bidang hukum sekaligus mendukung tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan usaha di lingkungan BUMN.
Penandatanganan PKS berlangsung di Tangerang, Banten, Jumat (2/10/2026). Perjanjian tersebut ditandatangani Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG, Rizal Ariansyah, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Herry Hermanus Horo, S.H.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Bayu Adhinugroho Arianto, S.H., M.H., jajaran Kejati Banten, jajaran direksi perusahaan anggota holding IFG, termasuk Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja serta sejumlah perwakilan perusahaan di lingkungan IFG.
Rizal mengatakan kerja sama dengan Kejati Banten menjadi momentum bagi IFG Group untuk memperkuat kolaborasi, khususnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta pemulihan aset.
“Ini menjadi satu kehormatan untuk kami secara grup bisa bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Banten. Dan kami berterima kasih Pak Kajati beserta jajaran, IFG bisa diperkenankan untuk berkolaborasi tentunya,” ujar Rizal.
Menurut dia, ruang kerja sama juga mencakup pengembangan sumber daya manusia melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman.
IFG dapat berbagi pengetahuan mengenai pasar modal, asuransi, dan industri keuangan lainnya. Sementara itu, jajaran Kejaksaan dapat memberikan pemahaman mengenai aspek hukum kepada jajaran perusahaan.
Rizal juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola di tengah agenda streamlining BUMN. Penataan tersebut diarahkan agar perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai bisnis inti, memiliki daya saing, serta beroperasi secara efisien.
“Proses penataan perusahaan harus dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Rizal.
Ia menyebut prinsip tersebut harus diterapkan dalam berbagai tahapan, mulai dari proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaan aksi korporasi, seperti merger, akuisisi, divestasi maupun pembubaran perusahaan.
Sementara itu, Kajati Banten Herry Hermanus Horo mengapresiasi kerja sama tersebut. Menurutnya, pertemuan antara Kejati Banten dan IFG Group menjadi momentum untuk memperkuat hubungan serta kolaborasi kedua institusi.
“Saya yakin ini menjadi sesuatu yang positif dan berjalan. Dengan kepemimpinan Bapak-Ibu saat ini, kita punya industri finansial yang lebih baik di Indonesia,” ujarnya.
Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin turut menyampaikan dukungan terhadap kerja sama IFG dan Kejati Banten.
Menurutnya, penguatan tata kelola merupakan bagian penting untuk memastikan seluruh proses bisnis dan pelayanan publik berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan.
“Bagi Jasa Raharja, penguatan tata kelola merupakan bagian penting dalam memastikan setiap proses bisnis dan layanan kepada masyarakat berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Awaluddin.
Ia menilai sinergi IFG dengan Kejati Banten dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan layanan publik yang berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Melalui PKS tersebut, IFG dan Kejati Banten diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pendampingan hukum sekaligus mendorong penerapan tata kelola yang baik di lingkungan perusahaan.
Sinergi itu juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan anggota holding IFG, termasuk Jasa Raharja, dalam menjaga akuntabilitas perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Editor: Xan
Tinggalkan Balasan