Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung soal kesalahan penafsiran dalam pidato politiknya. Dia menegaskan pesan inti dalam pidato politiknya itu ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sukses.
Hal itu disampaikan AHY dalam pidatonya di puncak HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026), yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Mulanya AHY menjelaskan pidatonya itu bertujuan menyemangati kadernya.
“Empat hari yang lalu, Bapak Presiden, sebagai bagian dari refleksi dan kontemplasi, di HUT partai, saya menyampaikan pidato politik. Maksudnya sederhana, kami ingin menyemangati kader, kami ingin meneguhkan kembali nilai-nilai dan jati diri perjuangan Partai Demokrat,” kata AHY.
AHY kemudian mempertegas kembali inti pidatonya itu agar jangan ada salah tafsir. Dia menegaskan bahwa posisi Demokrat ingin pemerintahan Prabowo sukses.
“Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mempertegas isi dari pidato politik tersebut. Karena saya khawatir ada yang salah tafsir,” sebutnya.
“Posisi Demokrat jelas, posisi Demokrat jelas, kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini,” tambah AHY.
AHY menilai, jika pemerintahan sukses, bukan hanya presiden dan jajarannya yang berhasil, tapi juga seluruh rakyat Indonesia.
“Yang berhasil bukan hanya presiden. Bukan hanya kabinet. Bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan, tapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia,” tuturnya.
Sebelumnya, AHY berbicara soal kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Hal itu disampaikan AHY saat memberi sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9).
“Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” ucap AHY saat memberi sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9).
Kemudian dia menerangkan, selama periode Partai Demokrat memegang kekuasaan, yakni pada saat 10 tahun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden, semua berjalan dengan damai dan demokrasi terjaga. Dia pun mengingatkan bahwa kekuasaan bukan untuk selamanya, melainkan ada batasnya, sehingga ruang demokrasi tetap harus dijaga.
“Kita patut belajar, kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” jelas AHY.
sumber: detik news
Tinggalkan Balasan