KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka (ASR) meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan.
Peringatan tersebut disampaikan ASR saat memimpin Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Karhutla dan Kekeringan Provinsi Sultra 2026 di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Rabu (26/8/2026).
ASR mengingatkan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ancaman kebakaran dan krisis air di sejumlah wilayah Sultra.
“Saya juga mengingatkan, jangan kita hanya berhenti di apel siaga dan simulasi, tetapi betul-betul menganggap bahwa kita betul-betul siap menghadapi bencana,” kata ASR.
ASR mengungkapkan kondisi kerawanan bencana di Sultra cukup serius.
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sultra 2022-2026, terdapat 7 kabupaten/kota yang masuk kategori risiko tinggi Karhutla.
Wilayah tersebut yakni Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari dan Kota Baubau.
Sementara itu, untuk ancaman kekeringan, seluruh kabupaten/kota di Sultra disebut berada pada tingkat risiko tinggi.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah diminta tidak menunggu bencana terjadi baru melakukan penanganan.
Menurut ASR, paradigma penanggulangan bencana harus bergeser dari pola reaktif menuju upaya pencegahan dan pengurangan risiko.
“Jangan kita hanya berhenti di kegiatan protokuler, tetapi betul-betul kita harus siap di lapangan karena kebakaran ini perlu adanya penanganan bersama,” tegasnya.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, ASR meminta seluruh bupati dan wali kota bersama BPBD segera mengaktifkan posko siaga Karhutla dan kekeringan di wilayah masing-masing.
Posko tersebut diminta berfungsi selama 24 jam untuk menerima informasi dan mempercepat koordinasi ketika terjadi bencana.
ASR juga meminta OPD teknis dan instansi vertikal membangun koordinasi lintas sektor, terutama menyangkut pangan, sumber daya air dan bendungan, energi, serta lingkungan.
Di sektor pencegahan Karhutla, Dinas Kehutanan, Manggala Agni dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam diminta memperkuat patroli terpadu.
Patroli juga akan didukung unsur Korem 143/Halu Oleo dan Polda Sultra, khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dan kawasan hutan lindung.
ASR meminta setiap informasi mengenai titik api segera direspons.
Menurutnya, deteksi dini harus menjadi bagian penting dari strategi penanggulangan Karhutla agar kebakaran dapat dipadamkan sebelum meluas.
Selain itu, masyarakat juga terus diingatkan mengenai larangan melakukan pembakaran yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
ASR meminta penegakan hukum dilakukan terhadap pihak yang terbukti sengaja maupun lalai melakukan pembakaran untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan.
Tak hanya Karhutla, ancaman krisis air bersih juga menjadi perhatian Gubernur.
OPD teknis diminta menyiapkan sumber air alternatif serta armada truk tangki untuk mendistribusikan air ke wilayah yang mengalami kekurangan air.
Sektor kesehatan juga diminta bersiap menghadapi dampak musim kemarau dengan memastikan puskesmas dan rumah sakit dalam kondisi siaga.
“Bukan hanya kegiatan seremonial. Betul-betul kita siap untuk menghadapi bencana. Ada data, maka dengan data itu kita bisa melakukan langkah-langkah,” ujar ASR.
ASR juga meminta penanggulangan bencana berbasis data diperkuat.
Pemprov Sultra mendorong pemanfaatan big data, pemantauan satelit BMKG dan aplikasi digital pelaporan bencana secara real-time untuk mempercepat pengambilan keputusan.
Menurutnya, data menjadi dasar penting dalam menentukan wilayah prioritas, pengerahan personel maupun distribusi logistik.
Selain kesiapan pemerintah, masyarakat juga diminta terlibat aktif dalam pencegahan Karhutla.
Para kepala daerah diminta meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan dan dampaknya terhadap lingkungan maupun kesehatan.
Dalam kegiatan tersebut, ASR juga menyerahkan dukungan sarana mitigasi dan logistik penanggulangan bencana kepada Bupati Bombana, Bupati Muna Barat dan Bupati Buton Utara.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan simulasi penanganan bencana yang melibatkan personel gabungan TNI, Polri, BPBD dan perangkat daerah terkait.
Bagi ASR, kesiapsiagaan menghadapi puncak kemarau tidak boleh berhenti di atas kertas.
September-Oktober menjadi periode yang harus diantisipasi sejak sekarang. Karhutla harus dicegah sebelum meluas, sementara potensi krisis air harus ditangani sebelum masyarakat benar-benar mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Tinggalkan Balasan