Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menggodok strategi baru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih efisien. Demi menekan beban APBN, BGN kini melirik pemanfaatan fasilitas lokal yang sudah ada, seperti kantin sekolah hingga dapur umum, alih-alih membangun infrastruktur dapur baru.
Skema efisiensi ini bakal diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut diambil sebagai bentuk optimalisasi anggaran tanpa menurunkan kualitas gizi yang diterima masyarakat.
“Jadi ada beberapa alternatif, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dan kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur, misalnya kantin sekolah,” ujar Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026).
Nanik menegaskan, ke depan pelaksanaan MBG tidak boleh lagi bergantung pada pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang memakan biaya besar. Optimalisasi fasilitas yang ada di daerah dinilai jauh lebih efektif dan cepat berdampak.
Meski fokus pada pemangkasan biaya operasional, BGN menjamin standar mutu makanan tidak akan melorot. Pembenahan standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan ketat tetap menjadi harga mati di lapangan.
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” tegas Nanik.
Untuk memperluas daya jangkau program, BGN juga membuka peluang sinergi dengan berbagai pihak di luar pemerintahan. Mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga yayasan sosial.
Di sisi lain, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyoroti pentingnya akuntabilitas di balik proyek skala nasional ini. BGN saat ini tengah memperkuat sistem pengendalian internal serta melakukan integrasi dan validasi data secara menyeluruh.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” jelas Agustina. Langkah ini diambil agar program berjalan transparan dan berkelanjutan.
Selain efisiensi anggaran, BGN melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Intervensi program kini diprioritaskan pada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kelompok ini dianggap paling krusial dalam rantai pencegahan stunting di Indonesia. Melalui strategi anyar ini, BGN optimistis anggaran negara yang dikucurkan dapat bekerja lebih optimal, tepat sasaran, dan langsung menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
(idr/hns)
Tinggalkan Balasan