KENDARI, — Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan permohonan maaf terkait hamparan sampah di sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) selama beberapa hari terakhir.
Serangkaian kendala teknis, mulai dari transisi birokrasi hingga persoalan logistik, ditengarai menjadi pemicu melambatnya pembuangan limbah rumah tangga di ibu kota Sulawesi Tenggara tersebut.
Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari Sahuriyanto Meronda menjelaskan, salah satu hambatan utama adalah adanya pemberian izin pengelolaan kebersihan. Saat ini, tanggung jawab tersebut tengah ditransisikan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) ke tingkat kecamatan.
“Peralihan tanggung jawab ini memerlukan adaptasi di lapangan. Petugas teknis masih melakukan penyesuaian terhadap pola kerja dan sistem pengangkutan yang baru,” ujar Sahuriyanto dalam keterangan resminya.
Selain faktor transisi keterbatasan, kendala operasional juga dipicu oleh urusan administrasi anggaran di awal tahun. Sahuriyanto mengungkapkan, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk armada pengangkut belum terpenuhi secara optimal karena proses birokrasi yang masih berjalan.
Situasi kian pelik bertepatan dengan momentum libur Tahun Baru. Sebagian petugas pemungut sampah masih dalam masa cuti, sehingga ritme transportasi tidak sebanding dengan peningkatan volume sampah selama masa liburan masyarakat.
“Ini kondisi yang tidak bisa dihindari. Namun, kami optimistis dalam satu hingga dua hari ke depan tumpukan sampah di TPS akan tertangani seiring dengan selesainya kendala teknis oleh OPD terkait,” tambahnya.
Pemerintah Kota Kendari mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menaati jadwal pembuangan sampah. Lebih dari itu, warga terdorong untuk mulai melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, yakni rumah tangga.
Menurut Sahuriyanto, pemilahan sampah minimal menjadi tiga kategori akan sangat signifikan dalam mengurangi volume beban di TPS. Langkah ini dipandang sebagai solusi jangka panjang guna membangun pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan di Kota Kendari melalui kolaborasi antara pemerintah dan warga. (red)
Tinggalkan Balasan