Muna Barat, – Bupati Muna Barat (Mubar), La Ode Darwin, secara tegas menyatakan bahwa pemerintah daerahnya belum mampu membayar cicilan pinjaman sebesar Rp50 miliar dari Bank Sulawesi Tenggara (Sultra). Pernyataan ini menjadi alasan utama penundaan rencana peminjaman dana yang semula akan digunakan untuk pembangunan kantor Bupati, DPRD Mubar, dan beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Meski sebelumnya sempat mengajukan pinjaman dengan nilai awal Rp180 miliar yang kemudian berkurang menjadi Rp150 miliar, dan akhirnya disepakati menjadi Rp50 miliar, Darwin memutuskan untuk menunda pinjaman tersebut. “Meskipun kami mengajukan pinjaman Rp50 miliar, kami tidak mampu membayar cicilan tersebut,” ujar La Ode Darwin saat memimpin apel gabungan pada Senin (30/6/2025).
Penundaan ini berarti kantor-kantor yang ada saat ini akan tetap digunakan. Pembangunan kantor baru, termasuk kantor Bupati dan DPRD Mubar, akan dilakukan secara bertahap di masa mendatang, jika kondisi keuangan daerah telah memungkinkan. “Kami awalnya berharap dengan dana pinjaman dari Bank Sultra, pembangunan kantor Bupati dan DPRD Mubar bisa selesai dan kami mulai berkantor di sana tahun depan. Namun, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, penyelesaian pembangunan kami tunda dulu sambil memperbaiki kondisi keuangan di Mubar,” jelasnya.
Selain itu, Darwin juga mengungkapkan upayanya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Ia mengaku lebih sering berada di Jakarta untuk tujuan tersebut dan optimistis usahanya akan membuahkan hasil baik bagi Mubar. “Doakan agar Mubar semakin maju dan berkembang. Insyaallah, kami akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat,” harapnya.
Terkait dengan belanja pegawai yang diperkirakan mencapai 70 persen pada tahun 2026, La Ode Darwin menegaskan tidak akan melakukan pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN, meski ada saran untuk itu. “Saya akan berusaha semaksimal mungkin, agar ke depan Kabupaten Muna Barat semakin baik dan berkembang lagi,” tambahnya. **
