Kendari, – Proses seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) diwarnai dugaan praktik “honorer siluman”.
Sejumlah peserta seleksi mengeluhkan adanya pendaftar yang lolos pemberkasan tanpa memenuhi kriteria pengalaman kerja dua tahun atau kepemilikan Program Profesi Guru (PPG), memunculkan kekhawatiran akan keterlibatan “orang dalam”.
Seleksi PPPK Tahap II ini diperuntukkan bagi jabatan tenaga guru, kesehatan, dan teknis. Pendaftaran yang dibuka sejak November hingga Desember 2024, sempat diperpanjang hingga Januari 2025. Saat ini, seleksi telah memasuki tahap administra
. “Sekarang ini sudah seleksi tahap II. Administrasi sudah dilakukan,” ujarnya dilansir dari Kendariinfo, Selasa (27/5/2025).
SI menjelaskan, seleksi tahap II berdasarkan Pengumuman Nomor: 800.1.25/7088 tentang Seleksi Pengadaan PPPK Tahap II Jabatan Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemprov Sultra Tahun Anggaran 2024.
Dalam pengumuman tersebut, seleksi diprioritaskan bagi tenaga non-ASN yang aktif bekerja minimal dua tahun atau telah mengikuti PPG. “Prioritas tahap II adalah honorer yang sudah dua tahun kerja atau PPG,” tambah SI.
Namun, beberapa peserta menemukan kejanggalan serius. “Ini yang kami bingungkan. Ada yang bisa daftar berkas, padahal tidak pernah honor selama dua tahun dan tidak pernah PPG juga. Kenapa bisa? Ini aneh,” sesal SI.
Peserta lain, FL (24), menjelaskan bahwa untuk peserta PPG, persyaratan seperti surat pernyataan, surat lamaran, ijazah, foto, KTP, transkrip nilai, dan sertifikat pendidik menjadi wajib. “Di sini tidak ada masalah sejauh ini. Aman-aman saja,” ujar FL.
Permasalahan muncul pada peserta dengan kriteria pengalaman kerja dua tahun. Mereka diwajibkan melampirkan surat aktif bekerja dan surat keterangan pengalaman kerja yang diperoleh dari sekolah masing-masing.
“Di sini masalah muncul. Kenapa sekolah bisa mengeluarkan rekomendasi itu. Padahal, ada nama-nama yang kami yakini belum pernah honor selama dua tahun. Lobi-lobi ordal dipakai ini,” jelas FL.
Dua surat tersebut menjadi kunci untuk mendapatkan rekomendasi dari sekolah, yang kemudian berujung pada penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra.
Padahal, SPTJM seharusnya hanya diberikan kepada peserta yang telah bekerja dua tahun namun mengalami masalah teknis seperti kesalahan pemutakhiran dapodik, keterlambatan pemutakhiran dapodik yang tidak sesuai SK penugasan, perpindahan antar instansi daerah, atau peralihan status menjadi guru.
“Empat kategori itu yang boleh gunakan SPTJM. Bukan diberikan kepada honorer yang sama sekali belum honor selama dua tahun,” papar FL.
Peserta lain berinisial OW (23) membenarkan dugaan ini. Menurutnya, banyak nama yang lolos pemberkasan diduga menggunakan lobi-lobi “orang dalam” untuk mendapatkan rekomendasi sekolah dan SPTJM, sehingga bisa mengikuti seleksi administrasi. “Di sini sudah tidak adil sebenarnya,” ucapnya.
Meskipun demikian, seluruh peserta telah mengikuti tes CAT di salah satu hotel di Kendari pada 5-11 Mei 2025. Saat ini, mereka menanti pengumuman hasil CAT yang dijadwalkan pada 16-30 Juni 2025.
“Kami tidak takut untuk bersaing. Namun, kami ingin seleksi berjalan sehat, transparan, dan bersih dari lobi-lobi orang dalam. Harapan kami panitia seleksi PPPK Tahap II mengecek kembali keabsahan dokumen para peserta tes,” pungkas OW.
Awak media masih mencoba melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Panitia Seleksi PPPK Pemprov Sultra terkait dugaan-dugaan ini. (red)
