KENDARI – Langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka untuk mengalokasikan anggaran beasiswa bagi tenaga medis mendapat sambutan positif dan apresiasi tinggi dari Komisi IX DPR RI dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Kebijakan ini dinilai sebagai investasi strategis untuk mengatasi krisis dokter spesialis.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Kendari, yang dihadiri oleh Ketua Tim M. Yahya Zaini dan anggota dewan lain, termasuk politisi Dapil Sultra, H. Ahmad Safei.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka memaparkan dinamika pembangunan Sultra, khususnya percepatan industrialisasi nikel, yang menjadikan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas utama daerah.
Sebagai bukti nyata komitmen di sektor kesehatan, Gubernur Andi melaporkan peningkatan signifikan pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo.
“Perlu kami laporkan, Rumah Sakit Oputa Yi Koo, yang mohon maaf dua tahun lalu tidak beroperasi karena tidak punya kerja sama dengan BPJS, saat ini sudah beroperasi. Kami telah melakukan kerja sama dengan BPJS, dan saat ini sudah mampu menyelenggarakan operasi bedah jantung terbuka dan menjadi rumah sakit rujukan regional,” jelas Gubernur ASR sapaan akrab Andi Sumangerukka.
Untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis yang sempat menghambat operasional, Gubernur Andi melanjutkan, Pemerintah Provinsi Sultra mengambil langkah konkret dengan mengalokasikan anggaran beasiswa dan program pelatihan bagi tenaga medis.
Komitmen anggaran Pemprov Sultra inilah yang mendapat apresiasi dari Pusat, Laode Musafin, M. Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementrian Kesehatan RI memandang beasiswa sebagai strategi terbaik untuk memastikan tenaga medis menetap di Sultra.
“Yang kita inginkan ini spesialisnya adalah putra daerah, supaya retensinya itu tinggi, dia enggak ke mana-mana. Kalau melalui mekanisme penugasan khusus, itu sifatnya temporer, hanya satu tahun,” tegas Laode Musafin.
Musafin menambahkan, program beasiswa yang didanai Pemda ini sudah “on track” dan sejalan dengan peta kebutuhan dokter spesialis nasional hingga tahun 2032. Ia mendorong Sultra memanfaatkan kuota khusus dari Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis hospital based (RSPPU) Kemenkes untuk spesialisasi vital seperti Onkologi, Anak, dan Jantung.
Meskipun upaya beasiswa spesialis diapresiasi, Komisi IX mengingatkan Sultra masih memiliki 2,92 persen Puskesmas tanpa dokter. Oleh karena itu, investasi beasiswa ini diharapkan mampu menutup kesenjangan SDM baik di tingkat layanan rujukan maupun di pelayanan kesehatan dasar. (red)
