KOLAKA — Insiden kekerasan kembali terjadi di kawasan industri Pomalaa, mempertegas anggapan bahwa wilayah tersebut belum aman bagi investasi.
Seorang karyawan PT Toshida Indonesia, La Ode Tahir (39), mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam dalam penyerangan yang diduga dilakukan massa terorganisir di Desa Lamedai, Kecamatan Tanggetada, Jumat, 10 April 2026.
Peristiwa bermula saat perusahaan menutup akses jalan produksi yang disebut dibuka tanpa izin di dalam wilayah konsesi mereka.
Namun situasi berubah ketika sekelompok massa datang dan melakukan penyerangan. Korban mengalami luka serius di bagian lengan dan punggung dan harus menjalani perawatan intensif.
Kuasa hukum perusahaan, Asdin Surya, menyatakan penutupan jalan merupakan bagian dari penegakan hak atas wilayah kerja yang telah memiliki izin resmi, termasuk izin penggunaan kawasan hutan (IPPKH).
Ia menegaskan insiden tersebut tidak bisa dianggap sebagai konflik biasa. “Ada indikasi kuat tindakan ini dilakukan secara terorganisir,” ujarnya.
Pihak perusahaan juga mengaitkan peristiwa ini dengan aktivitas di kawasan Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP). Mereka menduga kelompok yang terlibat memiliki keterkaitan dengan PT MPP yang disebut bagian dari jaringan PT Rimau. Dugaan tersebut masih menunggu pembuktian lebih lanjut dari aparat penegak hukum.
Laporan telah disampaikan ke Polres Kolaka, dengan desakan agar penyelidikan tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga pihak yang diduga mengorganisasi penyerangan.
Insiden ini menambah daftar konflik yang terjadi di kawasan Pomalaa dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kasus sebelumnya menunjukkan pola serupa, mulai dari sengketa lahan, perebutan akses jalan produksi, hingga aksi pemblokiran yang mengganggu aktivitas tambang.
Dalam beberapa kejadian, ketegangan bahkan berujung pada intimidasi terhadap pekerja dan penghentian operasional sementara.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya pengelolaan konflik di kawasan yang tengah dikembangkan sebagai pusat industri nikel.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Stabilitas keamanan dan kepastian hukum menjadi faktor utama dalam investasi, terutama di sektor pertambangan yang memiliki risiko tinggi.
Ketika konflik terus berulang, potensi kerugian operasional dan ancaman keselamatan pekerja menjadi semakin besar.
Di tengah ambisi menjadikan Pomalaa sebagai pusat hilirisasi, realitas di lapangan justru menunjukkan tantangan serius.
Tanpa penyelesaian konflik yang menyeluruh dan penegakan hukum yang konsisten, kawasan ini dinilai masih jauh dari kata aman bagi investasi. (red)
Tinggalkan Balasan