JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan dua kadernya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya, dari keanggotaan DPR RI terhitung mulai Senin, 1 September 2025. Keputusan ini diambil setelah kontroversi unggahan video parodi oleh Eko Patrio yang memicu kemarahan publik.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan, keputusan ini diambil setelah mencermati dinamika politik yang terjadi beberapa hari terakhir. “DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI,” kata Viva dalam keterangan resminya, Minggu, 31 Agustus 2025.
Viva juga meminta masyarakat tetap tenang dan percaya kepada pemerintah pimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan polemik yang ada. Ia menekankan, PAN mempercayakan penuh kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini secara “tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat.”
Eko Patrio yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PAN sempat menuai kontroversi setelah mengunggah video parodi di akun TikTok pribadinya. Video itu dibuat untuk merespons kritikan publik terhadap sejumlah anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025. Aksi joget tersebut terjadi setelah Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, di tengah situasi masyarakat yang sedang sulit.
Dalam video parodi itu, Eko berakting sebagai DJ yang menyetel musik horeg (horor) dengan keterangan, “Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja.” Uya Kuya juga turut menjadi sasaran kritik karena aksinya yang berjoget dalam sidang tersebut.
Tindakan Eko dan Uya Kuya dinilai berkontribusi terhadap eskalasi kemarahan publik. Unjuk rasa memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang digelar pada 25 Agustus lalu kembali berlanjut pada 28 Agustus. Puncaknya, pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob dalam demonstrasi tersebut.
Peristiwa ini membuat kemarahan publik, terutama dari kalangan ojol, meluas ke berbagai kota. Sejumlah aksi demonstrasi diwarnai bentrokan dengan aparat dan perusakan fasilitas umum. Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dilaporkan dibakar pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
Meskipun Eko dan Uya Kuya telah menyampaikan permintaan maaf, DPP PAN tetap mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan keduanya dari DPR.
