KENDARI — Organisasi adat Tamalaki Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis fiskal dan lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terjadi di berbagai daerah.
Kenaikan pajak ini dianggap sebagai beban tambahan bagi masyarakat yang daya belinya semakin menurun.
Menurut Sekretaris Umum Tamalaki Sultra, Ahmad Zainul, fenomena kenaikan PBB yang dianggap tidak wajar mencerminkan kondisi keuangan negara yang kurang sehat.
Ia menyoroti dampak pemotongan dana transfer pemerintah pusat ke daerah sebesar Rp50 triliun yang memicu kebijakan kontroversial tersebut.
“Kami berharap Presiden mengambil langkah tepat agar kenaikan pajak tidak berlangsung cepat. Harus ada penyesuaian yang mempertimbangkan kemampuan masyarakat secara umum,” ujar Ahmad Zainul.
Ahmad juga menegaskan, pendekatan represif dan pengerahan aparat bukanlah solusi yang dibutuhkan.
Menurutnya, pemulihan ekonomi di tingkat bawah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas nasional. Ancaman PHK massal dan turunnya daya beli masyarakat, kata Ahmad, harus segera diatasi.
“Pemulihan kesenjangan ekonomi, ancaman PHK besar, dan turunnya daya beli masyarakat perlu segera diatasi agar stabilitas negara bisa terwujud,” pungkasnya. (Ref)
