KENDARI,— Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) bersinergi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sultra, Jasa Raharja, dan sejumlah instansi terkait melancarkan Operasi Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Kendari, Selasa (11/11/2025).
Operasi gabungan ini digelar serentak di sejumlah titik strategis guna mengoptimalkan penerimaan daerah dan meningkatkan kesadaran publik terhadap kewajiban administrasi kendaraan.
Kegiatan penertiban yang dimulai pukul 08.30 WITA ini melibatkan personel dari Dinas Perhubungan Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi, Bapenda Kota Kendari, dan Sat Lantas Polres Kendari. Fokus utama operasi ini menyasar para pengendara kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak tahunan.
Adapun lokasi-lokasi yang menjadi titik pelaksanaan operasi meliputi area padat lalu lintas seperti Jalan By Pass dekat Avicena, Gerbang Puuwatu, Kendari Beach, Citra Land, Pantai Nambo, Abeli, Kopi Daeng, hingga depan Lapas Baruga.
Operasi ini dipimpin oleh AKP Kunto Sri Haryono, S.H., didampingi oleh perwira seperti AKP Ansyar R., S.E., AKP Muhlisi, S.H., IPTU Jusriadi, S.H., IPTU Baso Ali, dan IPDA Muh. Armin, S.H., M.H.
AKP Kunto Sri Haryono menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki dimensi ganda, yakni sebagai penegakan aturan dan sekaligus sebagai sarana edukasi publik.
“Operasi Kepatuhan Pajak ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga edukasi kepada masyarakat agar tertib administrasi dan sadar akan kewajibannya membayar pajak kendaraan. Hasil dari pajak inilah yang kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan,” ujarnya.
Petugas gabungan di lapangan tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan sosialisasi mengenai kemudahan layanan pembayaran pajak. Masyarakat diarahkan untuk memanfaatkan berbagai kanal pembayaran, baik secara langsung di lokasi operasi maupun melalui layanan digital milik Bapenda.
Secara umum, kegiatan berlangsung aman dan tertib, serta mendapatkan sambutan positif dari para pengguna jalan. Masyarakat menilai operasi kepatuhan ini sebagai langkah yang efektif untuk membantu mengingatkan pentingnya menunaikan kewajiban pajak demi mendukung kemajuan dan pembangunan daerah. (red)
