KENDARI, – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan pernah cukup untuk memajukan suatu wilayah. Ia menyebut APBD hanyalah “umpan” untuk menggerakkan sektor swasta, yang menjadi mesin utama perekonomian. Pernyataan ini disampaikan Tito saat membuka Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) KADIN Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025 di Kendari.
Rapimprov ini menjadi ruang konsolidasi untuk merumuskan arah kerja, menentukan prioritas utama, sekaligus memperkuat jejaring antara pengusaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait di Sulawesi Tenggara. Mengangkat tema “Sinergitas Kadin Sultra dan Pemerintah Provinsi Sultra untuk Meningkatkan Daya Saing Wilayah Daerah Melalui Penguatan Ekonomi Lokal dan Investasi Menuju Indonesia Emas 2024”, acara ini berhasil menarik apresiasi dari berbagai pihak.
“Jangan pernah bermimpi suatu daerah atau negara bisa melompat, membuat rakyat sejahtera hanya dari APBN atau dari APBD,” tegas Tito. Ia menjelaskan, total PDB Indonesia mencapai sekitar Rp 22.000 triliun, sementara APBN dan APBD gabungan hanya sekitar Rp 4.000 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa Rp 19.000 triliun sisanya adalah milik swasta.
“Maka negara yang mau maju, swastanya yang harus hidup,” kata Tito.
Ketua KADIN Indonesia Apresiasi Kinerja KADIN Sultra
Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, yang juga hadir dalam acara tersebut, sangat mengapresiasi penyelenggaraan Rapimprov ini. “Luar biasa kegiatannya yang dikomandoi oleh Anton Timbang. Tema kegiatannya benar-benar menunjukkan Kadin merupakan mitra strategis pemerintah daerah,” ujarnya pada Rabu (27/8).
Anindya N. Bakrie juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa KADIN hadir untuk swasta, BUMN, dan juga pelaku UMKM. Ia menekankan bahwa kolaborasi antar pihak adalah penggerak utama perekonomian.
“Tidak bisa hanya salah satunya saja,” ujarnya.
Anindya menyoroti fokus KADIN Sultra pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengelolaan aspal Buton. Ia menyebut KADIN Sultra juga telah menunjukkan kontribusi nyata dengan menyelenggarakan pasar pangan murah.
“Yang paling luar biasa KADIN Sultra menyelenggarakan pasar pangan murah dengan menyediakan 6.000 paket terdiri 2.000 paket beras, 2.000 paket minyak goreng dan 2.000 paket gula pasir,” tambahnya.
Kepala Daerah Diingatkan Jangan ‘Sok Pintar’
Dalam pidatonya, Tito secara spesifik meminta para kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, untuk merangkul KADIN. Ia menyadari bahwa birokrat tidak selalu memiliki naluri bisnis yang kuat, sehingga diperlukan sinergi dengan para pengusaha.
“Kepala daerah tidak semuanya berasal dari pengusaha, belum tentu punya insting bisnis. Mereka sibuk mengurus administrasi dan membelanjakan,” ujarnya. “Mana pintu untuk menghidupkan swasta? Pintu yang sudah terbuat adalah KADIN.”
Tito berjanji akan memantau kolaborasi antara pemerintah daerah dan KADIN di Sultra. “Kita tidak ingin hanya sebatas rapat seremonial, tapi yang penting adalah action,” tutupnya.
Tag: tito karnavian, mendagri, apbd, kadin, sulawesi tenggara, anindya bakrie, ekonomi daerah, swasta, sinergi, indonesia emas. (red)
