BAUBAU, – Kabar gembira bagi masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Ir. Dody Hanggodo, MPE, mengumumkan bahwa pembangunan Jembatan Muna-Buton akan dimulai pada tahun depan.
Pengumuman ini disampaikan saat Menteri Dody melakukan kunjungan kerja ke Pulau Buton, Sultra, pada Minggu (13/7/2025), sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi intensif yang dilakukan oleh Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dengan Menteri PUPR sekitar sebulan sebelumnya di Jakarta.
Perjuangan Gubernur Andi Sumangerukka di tingkat pusat untuk merealisasikan proyek ambisius ini telah membuahkan hasil nyata, mewujudkan mimpi masyarakat Buton dan Muna akan jembatan penghubung yang telah lama dinantikan.
Dalam kunjungannya yang didampingi Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi, Wali Kota Baubau, Bupati Buton, Bupati Buton Selatan, dan Bupati Buton Tengah, Menteri Dody menyebutkan bahwa pembangunan jembatan Buton-Muna merupakan implementasi dari PU608 yang akan membuka potensi ekonomi yang selama ini belum tergarap optimal, termasuk sektor pariwisata dan perikanan.
“Volume perjalanan antarwilayah akan meningkat pesat. Jembatan yang direncanakan sepanjang 2.969 meter ini akan menghubungkan Desa Baruta di Kabupaten Buton Tengah dengan Desa Palabusa di Kota Baubau. Proyek strategis ini diperkirakan selesai dalam waktu empat tahun setelah pembangunan dimulai,” jelas Menteri Dody kepada awak media.
Menteri Dody juga menekankan pentingnya desain jembatan yang memperhitungkan dampak perubahan iklim, khususnya kenaikan permukaan laut. “Setiap tahun ada kenaikan permukaan laut akibat pencairan es di Kutub. Jembatan ini harus dirancang dengan clearance yang memadai untuk digunakan hingga minimal 50 tahun ke depan,” ujar Menteri Dody.
Jembatan Buton-Muna akan terdiri atas beberapa komponen penting, yakni jalan pendekat Pulau Muna sepanjang 1.278 meter, jembatan pendekat Pulau Muna 186 meter, jembatan utama sepanjang 765 meter, jembatan pendekat Pulau Buton 525 meter, jalan pendekat Pulau Buton 215 meter, serta dilengkapi jalur khusus motor sepanjang 2 meter.
Dengan hadirnya jembatan ini, mobilitas masyarakat dan distribusi barang antar Pulau Muna dan Pulau Buton diharapkan meningkat signifikan. Selain itu, pembangunan jembatan ini juga diproyeksikan akan memperkuat pertumbuhan sektor perdagangan, transportasi, industri kecil menengah, serta pariwisata.
“Kami berharap Jembatan Buton-Muna menjadi penggerak ekonomi kawasan sekaligus simbol kemajuan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan di Kawasan Timur Indonesia,” pungkas Menteri Dody.
Dalam kunjungan kerjanya ke Pulau Buton, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai sasaran utama Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
“Kami ingin memastikan Pulau Buton, khususnya Kota Baubau, menjadi prioritas dalam implementasi Inpres Irigasi ini, guna mendukung swasembada pangan secara berkelanjutan,” ungkap Menteri Dody Hanggodo dalam keterangannya.
Kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk meninjau langsung Daerah Irigasi (DI) Wonco II di Kelurahan Karing-Karing, Kecamatan Bungi. Menteri PUPR menginstruksikan agar segera dilakukan rehabilitasi saluran sekunder dan peningkatan saluran tersier untuk mengurangi kehilangan air (water losses) dan menjamin distribusi air yang lebih efisien dan terukur.
“Dengan optimalisasi DI Wonco II yang luas fungsionalnya mencapai 178 hektare dan suplai utama dari Bendung Suplesi Beddu Solo, kita harapkan produktivitas pertanian meningkat signifikan. Ini adalah langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi para petani di sini,” jelasnya.
Menteri Dody juga menegaskan bahwa optimalisasi jaringan irigasi akan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan intensitas tanam, hasil produksi pertanian, serta ketahanan pangan yang berkeadilan. “Kementerian PUPR akan terus mengawal pembangunan infrastruktur irigasi sebagai fondasi utama swasembada pangan nasional,” pungkas Menteri Dody.
Mengenai potensi Aspal Buton, Gubernur Sultra mengharapkan Pemerintah Pusat membuat kebijakan khusus tentang pemanfaatan Aspal Buton untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan jalan.
“Ironi bagi daerah kita. Gunung di jazirah Pulau Buton mengandung aspal tetapi jalan-jalan tidak beraspal. Kunjungan Menteri PUPR di lokasi Aspal Buton kita harapkan menjawab ekspektasi jalan mulus di Sultra,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka. (Ikhsan)
