Bandung, — PT Jasa Raharja menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi lintas instansi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Komitmen tersebut disampaikan dalam acara ‘Analisis dan Evaluasi (Anev) Pelayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) Tahun 2025’ yang diselenggarakan oleh Korlantas Polri di Bandung, Jawa Barat, pada 12-13 November 2025.
Kegiatan tahunan ini menjadi platform strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meninjau kinerja Kesamsatan nasional dan merumuskan inovasi pelayanan publik yang modern, cepat, dan inklusif di masa depan.
Plt. Direktur Utama Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, menyampaikan bahwa SAMSAT adalah wujud nyata kolaborasi antara Polri, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Jasa Raharja. Layanan ini mencakup proses registrasi kendaraan, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pengutipan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
“Hingga saat ini, terdapat 2.125 Kantor Bersama Samsat yang tersebar di seluruh Indonesia, melayani proses vital ini,” ujar Dewi.
Dewi Aryani juga menyoroti temuan survei terhadap lebih dari 40 ribu wajib pajak yang menunjukkan bahwa faktor kemampuan finansial masih menjadi kendala utama dalam kepatuhan pembayaran PKB dan SWDKLLJ.
Berdasarkan data hingga Oktober 2025, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PKB dan SWDKLLJ masih tercatat sebesar 53,41 persen dari potensi keseluruhan.
Meskipun demikian, digitalisasi layanan menunjukkan perkembangan positif:
- Transaksi melalui Samsat Online tumbuh sebesar 22,22 persen.
- Penggunaan aplikasi SIGNAL meningkat 26,56 persen secara tahunan (Year-on-Year).
Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. menyampaikan bahwa semangat utama dari Anev ini adalah penyederhanaan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Hari ini kita punya semangat yang sama bahwa bagaimana membayar pajak itu semudah membeli pulsa,” tegas Agus.
Ia menambahkan bahwa semangat pelayanan terintegrasi SAMSAT ini juga didukung oleh transformasi penegakan hukum melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Saat ini, 95 persen penegakan hukum dilakukan dengan ETLE, dan hanya 5 persen dengan tilang manual.
Kakorlantas berharap rapat koordinasi dan teknis ini dapat mengedepankan pelayanan masyarakat dari seluruh pihak terkait: Polri, Korlantas, SAMSAT, dan Jasa Raharja.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dan sinergi antarinstansi, Jasa Raharja juga memberikan penghargaan kepada sejumlah Polda terbaik dalam pelaksanaan program kerja Kesamsatan. Penghargaan diberikan untuk kategori Peningkatan Keterisian Data, Digitalisasi Pembayaran Samsat, dan Sosialisasi Kesamsatan, serta kategori Pelopor Implementasi Penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor).
“Kami berharap penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat,” tutup Dewi.
Kehadiran Jasa Raharja dalam Anev Regident 2025 mempercepat transformasi layanan publik yang terintegrasi, profesional, dan semakin dipercaya oleh masyarakat Indonesia. (red)
