KENDARI, — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bergerak cepat merealisasikan janji politiknya.
Enam ruas jalan provinsi dipastikan menjadi prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun 2025, sebagai bagian tak terpisahkan dari implementasi program 100 hari kerja Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua (ASR-Hugua).
Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul, menegaskan bahwa penetapan ruas-ruas jalan ini bukan semata-mata cerminan visi misi gubernur, melainkan juga strategi jitu untuk mempercepat program swasembada pangan dan penanganan stunting di Sultra.
“Sudah difinalisasi. Kita kerjakan yang sesuai dengan visi misi dan mensupport swasembada pangan,” tegas Pahri, Senin (19/5).
Empat dari enam ruas jalan yang masuk dalam skala prioritas berlokasi di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Ruas-ruas tersebut meliputi Motaha–Alangga, Alangga–Tinanggea, Alangga–Punggaluku, dan akses menuju Bandara Konda. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. “Yang di Konsel ini karena dekat dengan sentra pertanian, jadi bisa mendukung target swasembada pangan,” jelas Pahri.
Sementara itu, dua ruas lainnya berada di Kabupaten Buton Utara, yakni SP3 Bubu–Ronta dan Lambale–Ereke.
Tak berhenti di situ, Pemprov Sultra juga menetapkan ruas jalan pertanian di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) sebagai prioritas mendesak. Jalan ini krusial karena menghubungkan sekitar 5.000 hektare lahan pertanian yang selama ini terkendala akibat kondisi jalan yang rusak parah.
“Gubernur sampaikan untuk benahi ruas jalan Konsel dan yang di Koltim karena ada kaitan langsung dengan akses pertanian,” ujar Pahri.
Komitmen Pemprov Sultra tidak hanya menyasar wilayah kabupaten. Perbaikan infrastruktur jalan di ibu kota provinsi, Kota Kendari, juga turut masuk dalam rencana anggaran tahun 2025.
Sejumlah ruas jalan rusak di Kendari, seperti Jalan Brigjen Katamso, Jalan Pramuka, dan Jalan Made Sabara, telah dianggarkan untuk segera ditangani.
Dengan langkah konkret ini, Pemerintah Provinsi Sultra menunjukkan komitmen kuatnya dalam merealisasikan janji politik melalui pendekatan langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat: infrastruktur, pangan, dan layanan kesehatan. (red)
