KENDARI, – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral se-Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Rakor yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sultra ini berlangsung di Hotel Zahra Syariah Kendari, Kamis (6/11/2025).
Mengusung tema “Sinergitas dan Kewaspadaan Dini dalam Upaya Pencegahan Konflik Sosial,” kegiatan ini menegaskan komitmen Pemprov Sultra untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.
Dalam sambutannya mewakili Gubernur Sultra, Sekda Asrun Lio menekankan bahwa Rakor Lintas Sektoral merupakan bentuk nyata komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dalam menjaga ketenteraman dan keamanan daerah.
“Konflik sosial merupakan ancaman nyata yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konflik seringkali bermula dari hal-hal kecil seperti kesalahpahaman, perbedaan kepentingan, atau ketidakadilan sosial,” ujar Asrun Lio.
Sekda Sultra mengingatkan, jika potensi konflik tidak diantisipasi sejak dini, hal tersebut dapat berkembang menjadi perpecahan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan stabilitas pembangunan.
Menurutnya, data nasional menunjukkan bahwa sebagian besar konflik sosial dapat dicegah ketika sistem kewaspadaan dini dan sinergi antarinstansi berjalan efektif.
“Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat mekanisme deteksi dini, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta memperkokoh jejaring komunikasi antarinstansi di Sulawesi Tenggara,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sultra, kata Sekda, terus berupaya menciptakan kondisi sosial yang aman dan harmonis melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah dengan memperkuat fungsi forum komunikasi masyarakat, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
“Forum-forum ini menjadi wadah penting untuk menampung aspirasi, melakukan mediasi, dan mendeteksi potensi konflik sejak dini,” jelasnya.
Asrun Lio juga menegaskan bahwa pencegahan konflik sosial adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat dinilai sangat dibutuhkan.
Ia merinci empat dimensi penting yang harus diperkuat dalam sinergitas lintas sektor, yaitu:
- Sinergi dalam perencanaan dan kebijakan: Memastikan setiap langkah strategis memiliki arah yang sama.
- Sinergi dalam pelaksanaan di lapangan: Mempercepat koordinasi antarinstansi ketika muncul gejala kerawanan sosial.
- Sinergi dalam komunikasi publik: Membangun ketahanan masyarakat agar mampu menyaring informasi dan tidak mudah terprovokasi.
- Sinergi dalam pembinaan sosial dan ekonomi: Mengatasi akar permasalahan konflik seperti kesenjangan dan keterbatasan akses pembangunan.
“Melalui sinergi yang kuat dan kewaspadaan yang tinggi, saya yakin kita dapat membangun daerah yang aman, damai, toleran, dan kondusif bagi keberlangsungan pembangunan serta investasi,” tutur Sekda Sultra.
Menutup sambutannya, ia berharap hasil Rakor ini tidak hanya sebatas rekomendasi, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata dan kolaborasi berkelanjutan di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.
Rakor Lintas Sektoral ini turut dihadiri unsur Forkopimda Sultra, Staf Ahli Gubernur, Asisten Setda Sultra, Kepala Biro di lingkungan Setda, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sultra, pimpinan instansi vertikal, serta perwakilan TNI dan Polri. (red)
