Kendari, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga ke pelosok daerah.
Komitmen ini dipertegas setelah Gubernur Andi Sumangerukka mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 secara virtual, Senin, 19 Mei 2025.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ini menjadi landasan bagi daerah untuk mengambil langkah konkret dalam pengendalian inflasi sekaligus mempercepat pembentukan koperasi.
Gubernur Andi Sumangerukka, didampingi jajaran kepala dinas terkait, turut serta aktif dalam diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian secara tegas menyampaikan bahwa Inpres No. 9 Tahun 2025, yang diterbitkan pada 27 Maret 2025, menginstruksikan kepada 13 menteri, 3 kepala lembaga, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota untuk mengambil langkah strategis dan terkoordinasi dalam membentuk serta mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Pembentukan koperasi ini sangat membutuhkan peran aktif dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena itu, bupati dan wali kota sebagai pembina kepala desa dan BPD harus memfasilitasi percepatan pembentukan koperasi tersebut. Ini program strategis nasional yang wajib didukung seluruh jajaran pemerintah,” tegas Mendagri.
Senada dengan Mendagri, Menko Perekonomian Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengamanatkan dua kebijakan penting, yaitu Inpres No. 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan.
Satgas ini akan bekerja dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tujuan utama memastikan kesejahteraan di tingkat desa.
“Presiden ingin desa-desa kita tumbuh dan berkembang, petani dan nelayan kita sejahtera, serta rantai pasok kebutuhan pokok dipersingkat agar harga tetap terkendali. Koperasi adalah kunci untuk mencapai itu semua,” ujar Zulkifli Hasan.
Menanggapi arahan pusat, Gubernur Andi Sumangerukka menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sultra akan segera menindaklanjuti program ini dengan membentuk satuan tugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Kami akan memastikan Koperasi Merah Putih ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pilar ekonomi di setiap desa dan kelurahan di Sultra,” ujar Gubernur.
Beliau juga menekankan pentingnya pendampingan bagi para kepala desa dan BPD agar memahami betul mekanisme serta potensi dari koperasi ini.
“Peran kepala desa dan BPD sangat krusial. Kami akan memastikan mereka mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang memadai agar koperasi ini bisa berjalan optimal,” tambah Gubernur.
Selain itu, Gubernur Andi Sumangerukka juga menegaskan komitmen Pemprov Sultra dalam pengendalian inflasi daerah, terutama menyoroti komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, beras, dan telur ayam ras yang menjadi perhatian BPS. “Kami akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait dan seluruh pihak untuk memastikan pasokan stabil dan harga terkendali,” pungkas Gubernur.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Gubernur Andi Sumangerukka berharap program Koperasi Merah Putih dapat benar-benar menjadi roda penggerak ekonomi kerakyatan dan menjaga stabilitas harga di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. (red)
