POMALAA, – Komitmen PT Vale Indonesia Tbk (Site Pomalaa) Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasinya kembali dipertanyakan setelah insiden serius yang terjadi pada Rabu (12/11/2025) malam hingga Kamis (13/11/2025) pagi.
Sebuah fasilitas vital, yakni bendungan penahan sedimen (check dam), yang berfungsi sebagai garis pertahanan terakhir pencegah pencemaran, dilaporkan jebol total akibat terpaan hujan deras.
Kegagalan infrastruktur ini memicu luapan lumpur tebal sisa aktivitas proyek nikel secara masif, mengubah wajah Sungai Huko-Huko di Kabupaten Kolaka menjadi merah pekat.
Dampaknya langsung terasa, krisis air bersih dan terganggunya aktivitas harian masyarakat yang bergantung penuh pada sungai tersebut.
Dugaan kuat mengarah pada lemahnya standar operasional dan pemeliharaan fasilitas mitigasi lingkungan di area proyek, khususnya yang dikerjakan oleh kontraktor.
Sumber di lapangan menyebutkan, fasilitas check dam dan kolam penampung sedimen (Poced Pond MHR 03) dikerjakan oleh kontraktor Petrosea.
Peristiwa ini sekaligus menyoroti dugaan kelalaian mendasar dalam prosedur kerja. Informasi yang dihimpun Perdetiknews menyebutkan, kesalahan fatal yang dilakukan adalah kontraktor melaksanakan pekerjaan pembersihan lahan (land clearing) tanpa didahului dengan pembangunan kolam sedimen (sediment pond) yang memadai di awal pekerjaan.
“Kesalahan mereka ini melakukan pekerjaan land clearing tapi tidak dibuatkan di awal Sediment pond,” ujar Halim warga desa yang terdampak.
“Sedimen pembuangan dan filter-filter yang mereka buat tidak bermanfaat sama sekali,” ketusnya.
Pernyataan ini menguatkan dugaan bahwa struktur mitigasi yang ada, termasuk sistem pembuangan dan filter yang dirancang, tidak mampu berfungsi efektif karena kesalahan perencanaan dan urutan kerja.
Perdetiknews memperoleh dokumentasi berupa foto dan video yang menunjukkan kolam penampung sedimen dipenuhi air keruh berwarna merah pekat sebelum meluap, dan kondisi Sungai Huko-Huko yang berubah total (lihat ilustrasi).
Limpasan lumpur sedimen laterit tersebut dipastikan berasal dari Kali Aemea, anak sungai Huko-Huko, yang mengalir melalui area proyek PT Vale.
Kali Aemea terbukti menjadi jalur cepat (fast track) bagi material sisa tambang setelah bendungan penahan sedimen tidak mampu menahan debit air hujan yang tinggi.
Video yang direkam pada Kamis pagi menunjukkan aliran Sungai Huko-Huko telah berubah menjadi cairan berwarna cokelat kemerahan pekat, mengalir deras di bawah jembatan, menegaskan volume pencemaran yang masif.
Halim, seorang warga yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Huko-Huko, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menegaskan bahwa insiden pencemaran bukan kali pertama terjadi, namun kali ini dampaknya jauh lebih parah.
“Ini bukan kali pertama. Tapi kali ini parah sekali, air sungai kami merah pekat seperti lumpur, tidak bisa digunakan sama sekali,” tutur Halim kepada awak media, Kamis (13/11/2025).
“Kami sangat bergantung pada sungai ini. Kalau sudah begini, untuk mencuci saja tidak bisa, apalagi untuk mandi dan mengambil air bersih. Kami harap PT Vale tidak cuek dan segera bertanggung jawab penuh,” harap warga.
Pernyataan Halim ini bukan sekadar keluhan, melainkan penegasan bahwa kegagalan infrastruktur mitigasi milik korporasi, termasuk yang dikerjakan oleh Petrosea, telah bergeser menjadi bencana ekologis dan sosial, mengganggu hak dasar masyarakat atas air bersih.
Sumber di lapangan menguatkan dugaan bahwa bukan hanya bendungan lama, struktur penahan sedimen yang baru dibangun pun dilaporkan jebol.
“Sedimentasi dan check dam yang baru mereka buat jebol,” ujar sumber tersebut, menekankan bahwa solusi teknis yang diterapkan perusahaan tampak tidak memadai.
Saat dikonfirmasi mengenai insiden ini, pihak perusahaan memberikan tanggapan yang sangat minim. Senior Coordinator Media Relations PT Vale Indonesia Tbk., Suwarni Damar, hanya memberikan jawaban singkat.
“Kami cek ya,” ujar Suwarni, Kamis (13/11/2025).
Respons yang terkesan minimalis dan tidak menyertakan detail mengenai langkah penanganan darurat, pembersihan sungai, atau kompensasi bagi masyarakat ini menuai kekecewaan publik.
Publik menuntut PT Vale tidak hanya sekadar “mengecek,” namun segera melakukan audit total terhadap seluruh fasilitas pencegahan pencemaran, khususnya pada proyek yang dikerjakan oleh kontraktor seperti Petrosea.
Kerusakan ekosistem sungai dan terganggunya sumber air bersih warga menuntut pertanggungjawaban penuh dan langkah nyata yang terukur dari PT Vale. (red)
