JAKARTA, PERDETIKNEWS.COM — PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) resmi memperkuat fondasi transformasi digitalnya melalui kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pemberian hak akses data kependudukan untuk meningkatkan akurasi layanan perbankan.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, bersama Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abubakar, di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Verifikasi Real-Time dan Akurat
Melalui integrasi ini, Bank Sultra kini memiliki akses terbatas untuk melakukan verifikasi dan validasi identitas nasabah secara real-time. Data yang dapat dikonfirmasi meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), data KTP elektronik (KTP-el), hingga Identitas Kependudukan Digital (IKD). Mekanisme ini menggunakan sistem web service yang memungkinkan bank mencocokkan profil nasabah secara presisi, termasuk verifikasi foto wajah.
Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abubakar, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah krusial untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat sekaligus membentengi nasabah dari ancaman tindak kejahatan perbankan. “Integrasi ini memungkinkan proses verifikasi identitas dilakukan secara lebih efektif dan meminimalkan potensi penyalahgunaan data atau fraud,” ujar Andri.
Keamanan Data Jadi Prioritas
Meskipun memiliki akses ke database kependudukan, Bank Sultra menjamin bahwa penggunaan data tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan regulasi perlindungan data pribadi. Standar keamanan sistem yang ketat telah disiapkan guna memastikan kerahasiaan informasi milik masyarakat Sultra tetap terjaga.
Dampak positif dari kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat proses pembukaan rekening nasabah baru secara digital serta mendorong inklusi keuangan yang lebih luas. Dengan validasi data yang sudah tersistem, masyarakat di pelosok Sulawesi Tenggara kini bisa mendapatkan akses perbankan yang lebih aman dan terpercaya tanpa terkendala validitas administratif. (RED)
Tinggalkan Balasan